google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Tanda Tangan Ketua BPD di Amfoang Timur dipalsukan, Pemuda: Bisa Lapor Polisi

Setelah mempersoalkan biaya perjalanan dinas perangkat desa di salah satu desa yang berada di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang yang mencapai Rp100 juta lebih, para pemuda yang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Amfoang (SUFa) di Kecamatan Amfoang Timur kembali mempersoalkan aksi pemalsuan tanda tangan ketua BPD setempat yang diduga dilakukan oleh oknum tertentu aparatur desa tersebut.

Menurut para pemuda yang ingin nama mereka dianonimkan, sesuai pengetahuan mereka, tidak pernah ada forum untuk membahas perubahan APBDes dalam penggunaan anggaran tahun 2020 tetapi beberapa hari terakhir ini beredar foto berita acara musyawarah perubahan APBDes tahun 2020 yang sudah ditandatangani oleh ketua BPD di beberapa grup media sosial.

Baca Juga  Jerry Manafe: 'Tiga Batu Tungku' di Desa Mesti Kerjasama

“Kami bandingkan tanda tangan yang terlihat pada foto berita acara tersebut dengan tanda tangan ketua BPD dalam beberapa surat undangan ternyata berbeda jauh, makanya kami menduga kuat jika tanda tangan ketua BPD yang saat itu belum dilantik sudah dipalsukan oleh oknum tertentu.” kata salah satu dari mereka.

Karena itu, para pemuda tersebut mengakui telah mendesak ketua BPD agar segera menggelar forum yang melibatkan mereka untuk mendengarkan laporan pertanggunjawaban realisasi APBDes tahun 2020 oleh pemerintah desa sehingga hal tersebut juga bisa mereka tanyakan.

Baca Juga  Penegak Hukum diminta Tangani Proyek Bermasalah di Desa Oelfatu

“Terlepas dari adanya akibat hukum karena memalsukan tanda tangan sesorang, yang dilakukan oleh para perangkat desa itu menunjukkan bahwa mereka sangat meremehkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di desa. Mereka mau atur diam-diam, sampai-sampai tanda tangan ketua BPD juga dipalsukan karena tidak mau repot-repot. Ini pasti ada sesuatu. Makanya kami mau kita gelar forum untuk diskusi, bila perlu, bawa ke pihak penegak hukum supaya jadi pembelajaran.” Kata mereka.

Saat media ini mencoba meminta klarifikasi dari kepala desa dan sekretaris desa setempat, pesan whatsApp yang dikirimkan kepada mereka tidak dibalas. Saat dihubungi, nomor telepon mereka sudah tidak aktif.

Baca Juga  Ferdi Daos minta Pemuda Amfoang yang Kritis tidak dimusuhi

Bendahara desa yang sempat menjawab telepon mengaku tidak mengetahui ada yang memalsukan tanda tangan ketua BPD.

“Waktu itu kami di Kupang. Sekretaris desa yang bawa dokumen berita acara ke kampung untuk ditandatangani ketua BPD jadi mungkin dia yang tahu soal itu.” Kata Bendahara desa tersebut.

Dia juga mengakui dirinya sebagai bendahara hanya dilibatkan untuk menandatangani dokumen yang diperlukan sebab semua uang dipegang oleh kepala desa. (Noldy Kana)

Komentar

News Feed