google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

SEKILAS PEMAHAMAN TERHADAP PAH METO DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

SEKILAS PEMAHAMAN TERHADAP PAH METO DAN UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN

Oleh: Ayub Titu Eki

Ayub Titu Eki (Penulis).

 

Pah Meto yang lasim dikenal dengan sebutan Pulau Timor sudah sejak lama terkenal miskin. Fenomena kemiskinan merupakan suatu momok yang melanda dan mengancam kehidupan manusia di planet bumi, dan kemiskinan itu terdapat di mana-mana, tetapi tingkat keparahan dan cakupannya berbeda-beda antara satu dan lain daerah maupun negara. Penduduk yang termasuk kategori miskin di negara maju, belum tentu miskin menurut ukuran kemiskinan di negara-negara berkembang. Keadaan penduduk negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia, pada umumnya miskin sehingga sulit mendapat bantuan yang layak dari Pemerintah; sebaliknya di negara-negara maju, penduduk miskin tidak terlalu banyak jumlahnya, sehingga Pemerintah memberikan insentif berupa gaji atau tunjangan, memberikan bantuan sosial melalui panti jompo dan sebagainya.

Upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia sudah dijalankan melalui program pembangunan yang dijalankan secara berencana dan berkelanjutan dalam sistem penyelenggaran pemerintahan dari periode kepemimpinan sebelum danselanjutnya. Sungguhpun demikian, kebijakan pembangunan yang dijalankan, nampaknya belum menyentuh akar persoalan yang memiskinkan penduduk, sehingga fenomena kemiskinan nampak sulit dientaskan (Alyuhdi 2015,Wartaekonomi 2015, Republika 2015, Kabarbisnis 2012, Zhuang et al 2015). Wajah kemiskinan masih jelas terlihat, dan kemajuan pembangunan yang dihasilkan nampak timpang.Kesenjangan ekonomi semakin melebar antar Negara, antara kawasan barat dan timur Indonesia, serta kesenjangan antara penduduk perdesaan dan perkotaan, maupun kesenjangan antar wilayah Provinsi, Kabupaten, desa, dan antar rumah tangga (keluarga).

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada umumnya, dan Pulau Timor khususnya, selalu dikenang sebagai salah satu daerah termiskin di Indonesia. Semua Kabupaten di daratan Timor berstatus daerah tertinggal. Pembangunan Daerah terus dilaksanakan, tetapi wajah kemiskinan masih menyolok. Upaya percepatan kemajuan pembangunan lamban karena anggaran yang digunakan pada umumnya diharapkan dari dukungan keuangan Pemerintah Pusat yang terbatas. Industri belum berkembang dan investasi selalu menunggu perbaikan infrastruktur. Partisipasi masyarakat belum berkembang karena hambatan faktor sosial budaya dan tantangan alam yang belum mampu ditaklukan.

Wilayah Timor Barat sudah lama dikenal sebagai daerah termiskin di Indonesia. Faktor kemiskinan di Timor selalu dikaitkan dengan keadaan iklim yang panas, curah hujan yang terbatas dan mushiba kekeringan yang terjadi setiap tahun. Dari budaya kerja, usaha perladangan berpindah dan cara beternak lepas di padang selalu memberikan hasil yang tidak mencukupi tuntutan kebutuhan hidup petani yang terus berkembang. Fakta menunjukan bahwa keadaan ekonomi rumah tangga petani terus memburuk, keadaan lingkungan alam kian rusak dan perdagangan anak semakin marak. Jika keadaan ini dibiarkan terus berlanjut, maka kondisi kemiskinan di daerah ini akan menurun ke generasi selanjutnya sesuai pernyataan Alain de Janvry (2000) bahwa “kemiskinan menurunkan kemiskinan” (poverty begets poverty), dan D.A.Ahlburg (1996) bahwa “sekali miskin, selalu akan terus miskin”(once poor, always poor).

Tulisan ini dilakukan untuk mengidentifikasi akar permasalahan yang sesungguhnya mengikat komunitas penduduk setempat dalam lilitan kemiskinan. Kajian ini mencoba mengurai catatan pengalaman sejarah masa lampau dan menganalisanya berdasarkan hasil penalaran pengetahuan kontemporer. Sasaran akhir dari penulisan ini bertujuan untuk membangun kesadaran dan menumbuhkan semangat komunitas penduduk timor Indonesia yang tersandra kemiskinan bergenerasi dan nampak selalu pasrah pada takdir untuk mulai aktif memanfaatkan potensi yang masih tersedia di alam sekitar, untuk mewujudkan suatu keadaan hidup sejahtera sama seperti keadaan hidup komunitas penduduk di daerah lain yang sudah jauh lebih maju.

POTRET KEMISKINAN PENDUDUK

Kemiskinan mempunyai pengertian yang kompleks. Pengukurannya sering dikaitkan dengan ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan pokok minimum ini biasa dihitung dari harga pasar lokal atas sejumlah bahan konsumsi makanan dan non-makanan yang pada umumnya diperlukan penduduk setempat. Harga bahan kebutuhan pokok dimaksud biasa ditaksir dalam nilai uang untuk menetapkan garis batas kemiskinan.Penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.

Secara global, Bank Dunia menetapkan garis batas kemiskinan dalam nilai dollar USA untuk dijadikan bahan rujukan dalam upaya pengentasan kemiskinan di dunia, dangaris batas kemiskinan dimaksud terus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dunia (World Bank 2015, World Vision 2017, Weller 2017). Sejak tahun 1990-an, garis batas kemiskinan ditaksir setara US$1,00 pengeluaran per orang per hari. Tahun 2005, garis batas kemiskinan global disesuaikan dengan kenaikan harga pasar menjadi US$1,25 per orang per hari. Pada tahun 2011 garis batas kemiskinan global disesuaikan lagi dengan kenaikan harga pasar menjadi US$1,90 per orang per hari. Pada bulan Oktober 2016 dilakukan survey pengeluaran rumah tangga padabeberapa Negara sampel, dan selanjutnya ditetapkan garis batas kemiskinan dalam dua kategori yaitu US$5,50 per orang per hari bagi Negara-negara maju; dan US$3,20 bagi Negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Garis batas kemiskinan ini akan terus dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan harga dollar Amerika dalam setiap tiga tahun.

Berdasarkan penetapan garis batas kemiskinan global tersebut, jumlah orang miskin dapat dihitung. Di Indonesia misalnya, seseorang dikatakan miskin jika mempunyai pengeluaran rata-rata tidak setara dengan,atau kurang dari Rp.44.000 (Empat puluh empat ribu rupiah) per orang per hari,yaitu US$3,20 x Rp.13.750 (nilai tukar dollar). Dengan standar ini, maka total pengeluaran rumah tangga tidak miskin untuk satu keluarga dengan empat jiwa per bulan, minimal sebesar Rp.5.280.000 (Lima juta dua ratus delapan puluh ribu), dihitung dari: 4jiwa x Rp.44.000 x 30 hari;dan pengeluaran per tahun sebesar 12 bulan x Rp.5.280.000 = Rp.63.360.000 (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Jika garis batas kemiskinan ini diterap di Indonesia apa adanya, maka keluarga aparat sipil Negara dengan gaji per bulan lima juta rupiah pun masih tergolong keluarga miskin, jika tidak mempunyai sumber pendapatan tambahan.

Indonesia menetapkan garis batas kemiskinan sendiri berdasarkan kondisi harga pasar yang berlaku di setiap daerah.Secara umum Biro Pusat Statistik (BPS, 2017) menetapkan garis batas kemiskinan Daerah Perdesaan di Indonesia tahun 2016rata-rata per orang per bulan sebesar Rp350.420; di perdesaan Provinsi NTT sebesar Rp310.296. Jika garis batas kemiskinan di NTT ini dibandingkan dengan standar kemiskinan global maka rata-rata per orang per hari hanya sekitar US$0,76. Dengan garis batas kemiskinan lokal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, maka penduduk NTT dengan pengeluaran rata-rata antara Rp.310.296 hingga Rp.235.420 per orang per bulan tergolong tidak miskin di NTT, tetapi untuk Indonesia pada umumnya sudah tergolong miskin. Sungguhpun penetapan garis batas kemiskinan di NTT lebih rendah dari garis batas kemiskinan tingkat nasional, namun proporsi orang miskin di NTT lebih tinggi, yaitu sebesar: 22,01% dibanding angka kemiskinan di Indonesia pada umumnya yaitu 10,70%.

Untuk memahami kondisi kemiskinan di Timor, data lima Kabupaten di daratan Timor dibandingkan dengan data kemiskinan enam belas Kabupaten NTT di luar pulau timor tanpa mengikutsertakan data Kota Madya Kupang, data ini dihitung dan disajikan dalam tabel berikut. Dilihat dari angka rata-rata persentasi orang miskin dalam tabel di bawah,terkesanbahwa penduduk lima Kabupatendi timor lebih rendah (21.66%) angka kemiskinannya dibanding rata-rata kemiskinan penduduk pada16 Kabupaten di luar pulau Timor (23,57%); tetapi tampilan data beberapa indikator pilihan selanjutnya memperlihatkan keadaan sebaliknya, yaitu nampak lebih miskin penduduk di timordibanding dengan keadaan Kabupaten lain di luar pulau timor.

Biro Pusat Statistik Provinsi NTT, 2018

 

Kontradiksi ini dapat dipahami bahwa sajian data yang dipublikasitidak selalu memberikan gambaran yang sesungguhnya mengenai fenomena kemiskinan yang terjadi,dan kondisi kemiskinan itu sendiri mungkin jauh lebih parah atau lebih dangkal dari keadaan yang dapat digambarkan dalam angka statistik yang ditampilkan. Yang pasti bahwa penyajian data dalam hal tertentu bersifat politis, dibuat untuk mendukung kepentingan tertentu, mengandung kelemahan dalam akurasi data yang dihimpun dari sumber yang kurang dipercaya, maupun terjadi karena penafsiran dan penyajian data yang keliru sehingga mengaburkan kenyataan kemiskinan yang sesungguhnya.

Upaya mendalami “akar kemiskinan” di Timor sesungguhnya jauh lebih penting untuk dilakukan dibanding kebiasaan menghibur diri dengan mendalami tampilan angka-angka kemiskinan antara penduduk yang kemiskinannya tergolong parah atau kurang parah, padahal sama-sama miskin dan memerlukan upaya pengentasan kemiskinan yang lebih serius. Yang pasti bahwa kemiskinan di Timor, tergolong kemiskinan bergenerasi, atau kemiskinan yang menurun dari generasi satu ke generasi selanjutnya; dan karena itu diperlukan suatu terapi penyembuhan yang patut diawali dengan pemahaman yang jelas tentang sebab-sebab terjadinya kemiskinan itu.

Isu kemiskinan di timor merupakan bagian tak terpisahkan dari isu kemiskinan global yang mulaimencuat sejak petengahan kedua abad yang lalu, yaitu sejak Perserikatan Bangsa-bangsa melakukan pertemuan rutin dan membahas bersama Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi kerja sama ekonomi dan pembangunan (OECDs) untuk mengatasi ancaman kemiskinan yang terus berkembang(Hulme, 2009).Melalui pertemuan Internasional rutin yang diprakarsai oleh The United Nations (Sachs, 2012), pada akhirnya ditetapkan aksi bersama untuk menurunkanangka kemiskinan global menjadi setengah/separuh melalui program Millenium Development Goals (2000-2015), dan saat ini dilanjutkan dengan program Sustainable Development Goals (2016-2030) untuk mengakhiri kemiskinan penduduk bumi, termasuk di Indonesia dan di pulau timor.

Keseriusan pemerintahan bangsa-bangsa, khususnya Indonesia untuk mengakhiri masalah kemiskinan penduduk, perlu didahului dengan suatu upaya pemahaman terhadap perikehidupan komunitas penduduk yang perlu dientaskan kemiskinannya, sebab fenomena kemiskinan tidak sekedar terkait dengan masalah ekonomi, tetapi juga politik, sosial, budaya, lingkungan dan sebagainya. Capaian hasil pembangunan yang membebaskan penduduk di timor dari lilitan kemiskinan menurut komitmen internasional, harus tetap berpatokkan pada pencapaian standar batas kemiskinan global dalam upaya memenuhi tuntutan kebutuhan minimum penduduk yang terus meningkat. Dalam pemahaman demikian, standar kemiskinan di Timor (perdesaan NTT)yaitu Rp.310.296per orang per bulan,atau Rp.10.344 per orang per hari, setara dengan US$0,76 (jika US$1,00 = Rp13.750), harus dipacu untuk memenuhi standar global yang sudah ditetapkan untuk Negara-negara berkembang, yaitu US$3,20 atau Rp.44.000 per orang per hari. Untuk menaikan kemampuan pengeluaran per kapita di timor saat ini sebesar Rp.10.344 per orang per hari menjadi Rp.44.000 per orang per hari pada tahun 2030 tentu memerlukan suatu kebijakan khusus.

Untuk mewujudkan rencana penghapusan kemiskinan global pada tahun 2030, Max Roser et al (2017) berpendapat bahwa sedang terjadi suatu kesalahan besar di masa kini yaitu kebiasaan membuat standar kemiskinan lokal di bawah standar global demi kepentingan tertentu, sedangkan pengukuran kinerja pengentasan kemiskinan global tetap menggunakan standar global (yang terus dinaikan sesuai perkembangan ekonomi dunia), maka nampak ada stagnasi atau kesulitan menghapus kemiskinan global. Penetapan standar kemiskinan lokal di bawah standar kemiskinan global, pada salah satu sisi, mengharapkan kemudahan capaian penurunan angka kemiskinan dalam periode kepemimpinan rezim yang berkuasa; dan pada pihak lain,menggambarkan kesulitan pemerintah menemukan kebijakan strategis dan tindakan inovatif yang mampu menciptakan loncatan kemajuan luar biasa.

Terhadap komitmen global untuk menuntaskan dan mengakhiri kemiskinan penduduk di timor pada tahun 2030, maka ada pertanyaan penting untuk mulai dipikirkan dari sekarang ini, yaitu apakah komunitas atone pah meto (orang timor) pada umumnya kelak sanggup membiayai kebutuhan hidup mereka dengan pengeluaran per kapita per orang per hari minimal Rp.44.000atau setara dengan US$3.20 sesuai standar global yang sudah ditetapkan bagi Negara-negara berkembang, dan bahkan segera akan dinaikkan lagi sesuai perkembangan harga pasar? Jawaban ya terhadap pertanyaan ini tidaklah mudah, sebab tanggungjawab pembangunan bukan hanya ada pada pundak pemerintah, melainkan juga pada partisipasi aktif masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, Lembaga Swadaya Masyarakat dan pihak swasta. Di lain pihak, upaya menaikkan pengeluaran per kapita di timor yang saat ini masih jauh di bawah US$1.00,yaitu US$0,76 menjadi US$3.20 per orang perhari, nampak sungguh amat sangat berat untuk diwujudkan dalam periode waktu sepuluh tahun, kecuali jika dilakukan suatu terapi khusus yang serius dilaksanakan.

Suatu pernyataan optimis disajikan dalam media Concern Worldwide (4/2/2019) dengan topik The Top 9 Causes of Global Poverty mengatakan bahwa “We believe that zero extreme poverty is possible, and so we’re working to tackle the root causes of poverty,” (kita bisa mengakhiri kemiskinan ekstrim jika kita mencabut akar masalah kemiskinan itu). Selanjutnya media tersebut menjabarkan sembilan sebab utama yang menjadi akar kemiskinan penduduk yang perlu dituntaskan yaitu: 1), kekurangan air bersih dan makanan bergizi; 2), keterbatasan lapangan kerja produktif; 3), konflik atau pertikaian; 4), kesenjangan ekonomi; 5), pendidikan yang buruk; 6), perubahan iklim; 7), infrastruktur yang buruk; 8), keterbatasan kemampuan layanan pemerintah, dan 9), kesulitan sumber bantuan sosial.

Pada tataran internal komunitas timor, nampak ada kondisi yang melemahkan harapan mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 karena empat alasan berikut. Pertama, telah terjadi penurunankemampuan pengaruh dan wibawa keteladan pejabat dan tokoh internal (cendikiawan, rohaniawan dan pemimpin tradisional seperti usif, meo dan amaf-amaf di timor) sehingga tidak mampu mengikat kekompakan massa untuk melakukan tindakan-tindakan inovatif dan produktif sebagai prasyarat mengakhiri kemiskinan di timor. Degradasi dimaksud terjadi antara lain karena tiga sebab berikut; para tokoh sudah terjebak evokasi zaman dan meninggalkan nilai-nilai panutan yang diidolakan; ataukah telah tumbuh nilai-nilai baru yang menggurui komunitas timor tunduk pada kehendak bebas mereka; atau oleh tekanan pihak eksternal. Kedua, menguatnya pola hidup ketergantungan pada bantuan nampak meluas dan sudah merasuk pola pikir komunitas timor untuk berjuang memperbaiki hidup dari potensi lokal; Ketiga, telah terjadi keterlambatan pembangunan sikap mental melalui pendidikan formal, maupun melalui lembaga-lebaga agama dan adat; dan terakhir, ada indikasi proses pelemahan dari kekuatan eksternal untuk menguasai dan menikmati keuntungan besar dari kelemahan komunitas timor.

Apapun kendala yang dihadapi, pembangunan di Timor harus mampu membangkitkan kesadaran dan partisipasi semua pihak untuk mengakhiri kemiskinan pada tahun 2030 sesuai target yang sudah ditetapkan. Ketika semua pihak mengambil peran utama sesuai bidang tugas yang diemban, kita pasti sukses; tetapi sebaliknya, lilitan kemiskinan tetap mengikat ketikasetiap anggota komunitas timor suka mengulur waktu untuk bertindak (budaya noka sine), saling melemparkan tanggung jawab dan menuding satu sama lain sebagai penghambat pembangunan. Pah meto atau tanah timor sesunggunya kaya dan kelak sanggup memperkaya komunitasnya, bukanlah tanah kering yang memiskinkan. Jika komunitas timor tetap miskin dari generasi ke generasi, maka yang patut dipertanyakan adalah miskin karena dimiskinkan, ataukah memiskinkan diri, tetapi sangat tidak benar dikatakan miskin karena hidup di atas tanah kering atau alam yang memiskinkan.

 

ARTI DAN MAKNA NAMA PAH METO

Pulau Timor lasim dikenal dalam uab Meto (bahasatimor), dengan sebutan “Pah Meto” atau tanah orang meto. “Pah” sama arti dengan wilayah; “Meto” artinya tanah atau daratan yang dapat dibedakan dari “Pah Oel” atau wilayah perairan (laut). Pah Meto berarti daratan atau tanah di mana orang Meto tinggal menetap dan menjadi pemilik seluruh wilayah daratan yang dikelilingi laut. Secara harfiah atau menurut arti leksikal, “Pah Meto” selanjutnya diartikan pula sebagai “Tanah Kering” atau “lahan tandus.” Dalam hal ini, Pah berarti tanah, sedangkan Meto berarti kering atau tandus.Terjemahan ini mulai berkembang sejak mencuatnya banyak penelitian dan tulisan ilmiah yang menggambarkan struktur dan jenis tanah di daratan timor yang pada umumnya kering, kurang subur dan berakibat terbatasnya produktivitas pertanian setiap tahun, dan pada akhirnya menyebabkan kemiskinan penduduk.

Penyebutan Pah Meto dan pemahaman arti yang salah, yaitu sebagai tanah kering atau lahan tandus berimplikasi pada dua hal; pertama, membenarkan suatu kesalahan tafsir terhadap arti pah meto yang sesungguhnya menurut pemahaman asli orang meto; dan kedua, mengecilkan daya juang dan rasa banggaorang metomemilikidan memanfaatkan “Pah Meto” untuk perbaikan kesejahteraan hidupnya.Apalagi selama beberapa dekade terakhir, orang meto sering diejek dengan sebutan“timor ko’uk”atau“timor bodoh”maka lebih banyak orang meto menjadi rendah diri, selalu menyerah kepada nasib,dan rela miskin turun-temurun di atas pah meto yang kaya.

Frasa “Pah Meto” menurut pemahaman orang meto sesungguhnya merujuk pada tanah daratan pulau timor yang dapat dibedakan dengan wilayah perairan (lautan) yang mengelilingi daratan yang diduduki orang meto. Konsep hai pah hai nifu (tanah kami dan kolam/air kami) menurut pemahaman suku meto terkait dengan wilayah daratan yang dikuasai bersama dengan sumber mata air yang terdapat di dalamnya. Hai nifu(dengan arti leksikal: kolam kami atau sumber air untuk kehidupan kami), sesungguhnya tidak menunjukan klaim orang meto terhadap wilayah perairan pantai atau laut di sekitarnya; sebab pada masa lampau, orang meto lasim dikenal sebagai orang gunung, dan tidak memiliki kebiasaan usaha, atau bergantung pada hasil laut. Jadi sebutan pah meto menurut pemahaman orang meto sesungguhnya merupakan suatu ekspresi kebanggaan memiliki wilayah darat yang sudah dilengkapi dengan berbagai potensi alam dan sumber mataair yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum dari generasi ke generasi.

Kajian arti pah meto perlu dilakukan di sini dengan tujuan untuk membaharui pola pikir dan meluruskan cara pandang yang benar terhadap konsep pah meto menurut pemahaman orang meto sendiri. Jika konsep pah meto sejak dulu kala menggambarkanrasa bangga memiliki tanah dan sumber air daratan untuk kelangsungan hidup orang meto, maka diharapkan agar dengan pemahaman ini,matahati generasi orang metosekarang ini mulai terbuka untuk memanfaatkan secara optimal semua potensi yang dimiliki pah meto, dan bangga pula menjadi orang meto yang dikaruniai kesanggupan dan kemampuan sama dengan orang-orang non-meto untuk hidup sejahtera dari potensi yang dimiliki pah meto. Sesungguhnya pah meto sangat kaya potensi yang dapat memperkaya orang meto. Orang meto yang bangga memiliki pah meto yang kaya adalah orang-orang yang memiliki semangat juang membangun diri, dan bertekat untuk memulihkan masa jaya pah metosama seperti keadaan pada zaman pra kolonial.Oleh masa keemasan itu, para leluhur rela berkorban untuk membela dan mempertahankan kekayaan pah meto terhadap invasi kaum kolonialisme di atas pah meto.

 

KEKAYAAN PAH METO

Pah meto yang akhir-akhir ini dipandang sebagai tanah kering atau lahan tandus sesungguhnya merupakan pola pikir yang dipengaruhi oleh cara pandang orang non-meto yang membandingkan pah meto dengan keadaan tanah asal mereka. Pada akhirnya cara pandang ini membutakan mata hati dan mengacaukan pola pikir orang meto terhadap pah meto. Banyak orang meto terprovokasi, dan memandang rendah kekayaan pah meto yang patut dibanggakan, dan dimanfaatkan untuk hidup sejahtera. Karena itu, generasi sekarang harus sepakat menerima arti perkataan pah meto, sebagai suatu daratan yang dilengkapi dengan berbagai potensi alam dan sumber mata air untuk hidup sejahtera. Pah meto adalah tanah milik pusaka orang meto yang kaya potensi, dan siap dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup semua orang yang menumpang di atas pah meto.

Fakta sejarah menunjukan bahwa pah meto tidak miskin, melainkan kaya,bahkan sangat kaya potensi, dan sanggup memperkaya bukan saja semua orang yang sedang menumpang hidup di atas pah meto, tetapi juga orang-orang di luar pah meto. Kebenaran pernyataan ini dapat dijelaskan lebih lanjut dengan menunjukan beberapa bukti dalam sejarah kejayaan pah meto pada masa lampau. Jika saja pah meto itu kering dan tandus, tentu tidak mungkin menghasilkan komoditi perdagangan antar pulau yang menimbulkan aktivitas perdagangan pada waktu lampau. Jika saja hasil produksi dan kekayaan pah meto mempunyai jumlah yang terbatas, dan/atau mempunyai kualitas yang rendah, tentu saja aktivitas perdagangan yang dilakukan tidak berlangsung lama dan hanya menjangkau daerah terdekat saja.

Bukti kontak dagang dengan kerajaan Jawa Kuno tidak dinyatakan dalam deretan daftar komoditi yang diperdagangkan, melainkan dalam bentuk benda bukti kebanggaan yang menandai masa keemasan hubungan dagang yang terjadi. Benda kebanggan dimaksud yaitu “PILU” atau destar bermotif batik Jawa yang biasa diikatkan pada kepala sebagai simbol kebesaran pengguna. Hingga saat ini masih banyak orang meto bangga menggunakan PILU dimaksud, tetapi banyak pula tokoh orang meto sudah menggati PILU dengan kain yang bermotif buatan lokal untuk menggelorakan api kebanggan atas diri dan karya sendiri dari pada kebanggan atas karya dan pemberian dari luar pah meto.

Ekspor komoditi dagang dari pah meto tidak hanya menjangkau Jawa kuno yang saat ini menjadi satu bangsa yaitu bangsa Indonesia, melainkan menjangkau lebih jauh ke dunia bangsa asing. Kekayaan pah meto menjadi daya tarik imigran etnis Tionghoa dari negeri China yang datang mengambil hasil bumi, masuk sampai ke pelosok pedusunan pah meto. Banyak imigran tersebut enggan kembali ke negerinya, tetapi memilih tinggal menetap di daerah pedusunan agar lebih dekat dengan sumber komoditi yang diincar, berbaur dan kawin mawin dengan orang meto sekalipun berbeda warna kulit, dan rela menggunakan nama marga orang meto. Setelah mereka sukses mengumpul harta di dusun, mereka pindah dan menjadi pengusaha di daerah perkotaan.

Baca Juga  NTT dan RE-100: Sumba dan Timor dalam Peta Energi Dunia

Jikalau pah meto merupakan tanah kering atau lahan tandus sehingga penduduknya menjadi miskin, mengapa etnis Tionghoa yang sukaberdagangrela tinggal menetap dan sukses membangun usahanya di pah meto? Ternyata pah meto tidak miskin, melainkan kaya. Orang meto menjadi miskin di pah meto karena “salah melihat, dan salah memanfaatkan kekayaan pah meto”. Tanah untuk ditanami dengan aneka komoditi perdagangan, ternyata tanah itu dijual murah, dan ditukar dengan sopi, atau menerima uang untuk biaya pesta. Lahan luas di desa sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi daerah perkebunan yang luas dan produktif, ternyata ditinggalkan, dan rela menjadi buru perkebunan di Malaysia dengan segala resiko yang membuat penderitaan berkepanjangan.

Orang meto harus banyak belajar memahami kekayaan pah meto yang sukses memperkaya orang-orang non-meto yang tinggal menetap di pah meto sekarang ini, maupun yang sukses meramaikan perdagangan internasional pada waktu tempo dulu. Sekarang ini banyak pengusaha non-meto yang sukses di pah meto,namunpada waktu dulu, mereka memulai usahanya dengan jalan bekerja sebagai kuli, atau petani kecil di desa, tetapi oleh ketekunan menjalankan usaha itu, pada saat sekarang ini, mereka sudah sukses menjadi pengusaha besar.Sebaliknya, banyak orang meto dulu kaya ternak, tetapi saat ini sudah berubah menjadi keluarga miskin. Betapa sedih dan memalukan, tetapi itulah fakta yangdapat kita saksikan.

“Belajar memahami kekayaan pah meto”dalam konteks pemahaman ini,mengarah pada partisispasi kerja nyata di lapangan, bukan saja mengikuti pendidikan formal di kelas dan ruangan kuliah, atau mengikuti seminar dan diskusi ilmiah. Ada satu ajaran kebajikan dari Confucius (QA, 2017) mengatakan bahwa “I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand.” Ternyata saat ini banyak Sarjana Peternakan, Pertanian, maupun Sarjana dalam bidang ilmu terapan lain yang sedang menganggur penuh, dan terus berupaya mendapatkan peluang kerja sebagai tenaga pegawai kontrak daerah dengan imbalan penghasilan yang sangat terbatas.Mereka jarang berupaya menerapkan ilmu yang diperoleh dengan mengolah lahan yang dimiliki orangtuanya di desa asal untuk hidup sejahtera.

Sejarah masa lampau meninggalkan cerita bahwa kekayaan pah meto pernah meramaikan perdagangan dunia internasional hingga ratusan tahun.Komoditi andalan pah meto yang laris dalam perdagangan lintas benua pada waktu lalu adalah cendana dan lilin. Selama periode 1930-an hingga 1970-an, ekspor sapi hidup, daging kering dan kulit menjangkau Singapore, Malaysia dan Hongkong.Cerita demikian dapat dilihat dalam tulisan Nordhold (1971), Ormeling (1956), Farram (2004) dan tulisan lain yang tidak disebut di sini.

Steven Glen Farram (2004:34-5) menulis bahwa arus perdagangan cendana dari pah meto (Timor) menuju India, Arabia dan China melalui hubungan dagang dengan kerajaan Kediri (tahun 1225) dan Majapahit (tahun 1336). Selanjutnya cendana dari pah meto terus merambat ke benua Eropah, dan akhirnya pulau ini semakin dikunjungi oleh kapal-kapal asing. Dijelaskan bahwa pada masa keemasan itu, pah meto yang saat ini dikenal dengan nama “Pulau Timor” mempunyai duabelas pelabuhan laut; di mana kapal-kapal asing datang membawa barang-barang dagangan berupa emas, perak, besi (senapan, pisau, parang, pacul, linggis), barang-barang perhiasan, perabot rumah tangga, pakaian, minuman alkohol dan sebagainya; serta kembali dengan membawa cendana, lilin, damar, kayu merah dan hasil hutan lain.

Jika benar-benar pah meto miskin, mengapa pula menjadi rebutan Portugal dan Belanda, bahkan kini terbelah dua akibat percaturan politik asing pada masa lampau. Pah meto sesungguhnya tidak miskin tetapi amat kaya potensi. Orang meto dan semua penghuni pah meto tidak memahami potensi sumber daya alam yang sudahlama tersimpan dalam kandungan pah meto. Sejak turun temurun, satu daerah aliran sungai (DAS) ke arah utara disebut Noe noni (sungai emas) yang pasirnya mengeluarkan butir-butir emas tiap tahun bagi penambang tradisional.Ada juga satu DAS ke arah selatan di sebutNoemina (sungai minyak), karena dalam pengamatan orang dulu bahwa airnya mengkilat seperti bercampur minyak ketika mendapat sinar mentari pagi. Ternyata di laut selatan pulau timor ada kandungan minyak; di daratan timor sudah ada studi khusus tentang kandungan minyak. Potensi mangan dan mineral lain, panas matahari, arus angin dan potensi alam lain merupakan kekayaan luar biasa yang dimiliki pah meto, tetapi belum dimanfaatkan untuk hidup sejahtera.

 

PAH METO BERNAMA PULAU TIMOR

Nama pah meto sudah berganti menjadi Pulau Timor. Pergantian nama ini terjadi akibat transaksi perdagangan internasional yang berlangsung ratusan tahun di Pah Meto. Penyebutan kata “TIMOR” sebagai nama pulau pah meto,mengandung banyak penafsiran dan analisa. Para penulis umumnya menjelaskan bahwa kata “Timor” merupakan plesetan kata “Timur” untuk menunjukan pulau yang terletak di bagian Timur.Penafsiran ini mempunyai dua kelemahan. Pertama, pada waktu nama Timor mulai terkenal, kata timur dari bahasa Melayu belum begitu populer, kecuali setelah resmi menjadi bahasa Indonesia. Kedua, Pulau-pulau di bagian timur wilayah kerajaan Jawa Kuno bukan hanya Timor saja, tetapi masih banyak pulau lain di wilayah Maluku dan Papua. Bahkan Timor sendiri terletak tidak tepat pada posisi timur, melainkan pada posisi tenggara dari pulau Jawa.

Sejauh ini banyak pendapat tentang asal-usul dan arti nama Timor sebagai pengganti pah meto. Selain pendapat di atas bahwa Timor dari bahasa melayu (Timur), demikian juga ada pengakuan bahwa kata timor berasal dari bahasa belu/tetun yaitu dari kata ema timur untuk sebutan orang berkulit coklat. Peneliti lain mengatakan timor berasal dari bahasa timor leste: Temu, artinya menanam dua kali. Ada juga pendapat bahwa kata timor dari bahasa Ibrani/ Yahudi dan merupakan nama orang. Pendapat yang lebih mendekati kebenaran mengatakan bahwa nama pulau timor berasal dari bahasa latin yaitu kata Timor yang berarti penakut. Alasan pendapat ini bahwa sifat orang timor umumnya takut dan lari ketika bertemu dengan orang asing, khususnya penebang dan pengangkut kayu cendana untuk ekspor ke luar negeri.

Penulis mempunyai pendapat sendiri tentang asal usul kata timor. Bahwa kata Timor sesungguhnya berasal dari uab meto (bahasa orang meto) yaitu kata “Timo”. Timo adalah nama jenis pohon, dan di mana pohon timo tumbuh, biasa berhawa dingin dan berair sehingga banyak tumbuh pohon timo. Ada satu daerah punggungan di perbatasan Oecussi Timor Leste dan TTU yang lasim disebut Neten bi Timo (punggungan bi Timo). Daerah itu menampakan pemandangan alam yang sungguh amat indah sejak dulu kala hingga saat sekarang ini. Selain ada namapohon timo, dan nama tempat (neten bi timo), juga ada orang meto yang bermarga Timo. Kata timo juga menjadi sebutan popular dalam lagu maupun tutur adat yaitu “bi timo tuakin,” yang artinya “tanah timor punya tuan” yaitu “orang timor”. Dengan indikasi ini jelas bahwakataTimor berasal dari uab meto yaitu dari kata “timo.”

Kata timo berubah dan terkenal dengan sebutan Timor karena perdagangan cendana di dunia internasional, terutama di China dan Eropah yang berlangsung ratusan tahun. Pada masa kedatangan bangsa Portugal, pintu masuk ke pulau timor melalui pelabuhan di Oecussi dan pengangkutan cencana paling banyak dari daerah sekitar gunung mutis. Dalam hal ini, neten bi timomenjadi pintu masuk dari pelabuhan di Oecussi menuju gudang cendana di gunung Mutis, yang dalam bahasa adat lasim disebut “netenbi timo anfaen eno lalan.” Ketika cendana dari timor di bawa keluar negeri secara besar-besaran dan dalam kurun waktu lama, tentu orang mempertanyakan dari manakah cendana itu berasal; maka sudah pasti nama pintu keluar masuk pengangkutan cendana (yaitu Timo) di sebut. Sebutan bi timo tuakin yang artinya orang timor, dalam perdagangan cendana di kenal dengan sebutan timores sedangkan kata timo menjadi timor.

Sudah jelas bahwa penamaan timor berkaitan erat dengan perdagangan cendana. Sungguhpun demikian, tidak benar jika dikatakan bahwa kata timor berasal dari bahasa Latin yang artinya penakut, karena penakluk timor pada masa itu bukan bangsa pengguna bahasa Latin. Lagi pula pada saat itu orang timor berjuang mati-matian dan berani melawan kedatangan bangsa Portugal dan Belanda sehingga dapat disebut suku bangsa “Penakut”. Tujuan utama kaum penjajah sesungguhnya mengambil cendana di timor, tetapi karena ada perlawanan berat orang timor maka orang Potugal harus membuka benteng Lohayong di Pulau Solor, kemudian ke Adonara dan Larantuka, terakhir baru menaklukan timor secara paksa. Belanda yang datang menyusul Portugal dengan mudah diterima orang Sabu dan orang Rote, sedangkan orang timor mengandalkan kekuatan alam dan menolak bangsa kulit putih sebagai kaum penjajah. Jelas bahwa orang timor pada masa itu bukanlah penakut.

Penolakan orang timor terhadap kedatangan bangsa kulit putih (Portugal dan Belanda) tidak hanya memperlihatkan kegigihan mereka mempertahankan tanahnya saja, tetapi mempunyai dampak lain. Dengan menolak bangsa kulit putih datang membawa Injil Kristus sambil berdagang, maka hal ini berarti pula orang timor menolak Yesus. Itulah sebabnya maka orang timor hidup jauh dari limpahan berkat Tuhan; mengalami keterlambatan kesempatan mengikuti program pendidikan ala barat, dan keturunan orang timor menjadi miskin dan bodoh (timor ko’uk), hasil tanahnya tidak mensejahterakan orang timor, tetapi orang non-timor di timor semakin kaya. Lain hal dengan keadaan orang Flores, Rote dan Sabu yang menyambut kedatangan bangsa pembawa Injil Kristus, maka hidupnya diberkati, turunannya lebih sukses dibanding keadaan orang timor.

 

PENGGOLONGAN ORANG TIMOR

Orang timor dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Dipandang dari segi asal usul, orang timor mengenal adanya dua kelopok dasar yaitu Pah tuaf (suku asli) dan anaomnemat (suku pendatang). Pengelompokan ini sudah lama ada dan terus berkembang, tetapi ketika suku pendatang baru telah mendapat pembagian hak tanah sebagai wilayah permukiman tetap, maka status mereka berubah menjadi pah tuaf. Kata pah tuaf secara harfiah berarti “tuan tanah,” bukan suku asli; tetapi pada mulanya perkataan ini merujuk pada status sebagai suku asli atau berdasarkan asal usul kelompok orang yang sesungguhnya sudah menyatu dengan tanah timor puluhan bahkan ratusan generasi.

Pengelompokan orang berdasarkan asal usul biasa dipahami berdasarkan karakteristik umum seperti nama, marga, bentuk tubuh, bahasa/logat, bentuk rumah dan sebagainya. Orang timor dapat dibedakan pula berdasarkan tanda cap (lambang adat) yang dilekatkan pada barang milik atau malak (bahasa meto), faotkanaf (semacam batu penjuru keluarga) dan oekanaf (Sumber air hidup). Hal yang belum dapat dipastikan yaitu dari manakah asal usul yang sesungguhnya bagi setiap marga (nonot), dan pada dekade manakah mereka mulai menjadi bagian kehidupan di atas tanah timor. Orang timor sendiri berpegang pada cerita lisan yang kian lama, kian lentur dan cenderung bias sehingga berbenturan satu sama lainya. Setiap kelompok orang timor mempunyai cerita sendiri. Cerita demikian perlu diuraikan dalam bentuk tertulis agar dapat dianalisa dan dibuat perbandingan untuk menghasilkan suatu profil cerita umum yang lebih mendekati kebenaran.

Beberapa penulis barat menyajikan uraian tentang pengelompokan orang timor bersadasarkan kajian Antropologi fisik. Schulte Nordhold mengutip tulisan Bijlmer dan Lammers bahwa etnis timor sudah mengalami pembauran karakteristik, namun dapat dibedakan atas dua kelompok dasar,yaitu komponen Melanoid sebagai kelompok tertua yang disebut “The Oldest atau Timorese proper; dan komponen Proto Malay sebagai kelompok yang datang kemudian. Kelompok Melanoid dikenal pula dengan sebutan atone atau orang meto, sedangkan kelompok terakhir disebut orang Belu. Sumber lain (F.J.Ormeling) menyebut pula tipe orang Negrito dari Afrika dan Hindus dari India yang didatangkan sebagai tentara oleh bangsa Portugis. Etnis Marae dan Kemak dimasukan dalam kategori Melanesia. Etnis Rote dan China juga telah berbaur dengan kehidupan orang Timor di tanah timor.

Orang Belu atau Ema Tetum diidentifikasi sebagai pendatang dari Malaya melalui Seram (Maluku), Celebes (Sulawesi) dan Flores (Larantuka); moyang mereka disebut Sina Mutin Malaka.Mereka mendarat di pantaiutara pulau inisekitar abad 13-14, menggeser penduduk asli Belu (Ema Melu) ke arah Barat, dan mereka menetap di daerah Belu Selatan. Di daerah ini mereka membentuk pusat kerajaan Waiwiku-Waihale, dan berkembang ke wilayah Timor Leste dan ke wilayah tengah pulau timor.

Orang timor sendiri mengakui adanya perbedaan anak suku di pulau Timor yang selanjutnya disebut suku atau tribe atau nonot dalam bahasa meto. Suku tertua adalah suku atau nonot Pit’ais yang dalam ceritera rakyat, leluhur mereka dikenal sebagai belo la’e, ma fafi la’e, miutsam babnai, yang artinya penghuni (dan pemilik) gunung mutis dan babnai dalam kehidupan sehari-hari merangkak bagai kera dan babi. Bukti klaim kepemilikan gunung mutis dinyatakan dalam cap adat dengan bentuk dasar segitiga sama sisi sebagai simbol gunung. Suku ini terdiri dari sejumlah amaf yang berpencar di darat timor hingga di pulau semau dan pulau lain sebagai suku pendatang. Sungguhpun suku ini tenggelam dalam sejarah berdasarkan kajian ilmiah, namun tetap ada dan menyimpan suatu misteri kehidupan dalam simbol boko ma fuel ka ma u’ ma ka ma tuna’ yaitu labu dan kacang yang merambat dan hidup segar dari masa ke masa tanpa pohon atau akar yang menancap ke tanah dan tanpa pucuk. Menurut cerita yang jarang terungkap, bahwa misteri kehidupan ini menanti “Tuannya” pada saat dan waktu yang tidak diketahui oleh siapapun juga; dan kedatangan tuannya itu merupakan suatu kegenapan.Misteri kehidupan itu ada di lereng gunung Mutis. Mutis terdiri dari suku kata “mu” dan “tis” yang jika digabung berarti “menggenapkan.” Misterinya adalah “siapa kelak menggenapkan apa?”

Pengelompokan orang timor menurut cerita rakyat perlu dikembangkan dan diluruskan oleh akademisi lokal untuk memberikan suatu pemahaman yang lebih akurat. Pr. Gregor Neonbasu, SVD, PHD,sebagai pakar Antropolog dan Budayawan orang meto lebih paham mengenai hal ini. Menurut versi suku Pit’ais, suku Kono-Oematan dikenal sebagai “tolmuni” (pucuk yang tumbuh kemudian), yaitu Kono di wilayah Miumafo (TTU) dan Oematan di Molo (TTS). Suku lain yang lasim disebut “amaf apao eno ma ase’at” (Penjaga pintu masuk pulau Timor) yaitu Am Natun dan Am Nuban di Selatan, Am Lasi, Am Jabi dan Am Besi di Barat, Am Foan dan Am Benu di pesisir Utara. Di Wilayah Timur sudah ada suku Kemak, Marae, Bunak, Melu, Atnines dan suku Belu. Suku Belu adalah suku besar yang menjadi induk bagi sejumlah anak suku (Sonbai, Amfoan, Ambenu, Insana, Biboki dan lain-lain). Suku Rote dan China juga sudah menjadi bagian kehidupan yang berbaur dengan suku-suku tradisional; dan saat ini semakin beragam jenis suku tersebar di setiap desa di timor.

Berdasarkan uraian di atas, penduduk timor jelas terdiri dari berbagai kelompok etnis, yaitu suku-suku tradisional maupun suku pendatang lama dan pendatang baru. Pembauran etnis tidak selamanya menghilangkan kharakteritik budaya yang diwarisi oleh masing-masing suku. Dampak pembauran bersifat positif ketika sistem pemerintahan kuat, atau ada pengaruh dominan dari suku tertentu dalam upaya pengembangan inovasi untuk percepatan kemajuan pembangunan. Sebaliknya berdampak negatif ketika masing-masing suku merasa kuat dan bertahan dalam budayanya sendiri. Pembauran suku di timor ternyata belum menghasilkan kemajuan pembangunan karena suku-suku di timor pada umumnya adalah suku-suku tradisonal dengan pengetahuan dan ketrampilan yang serba terbatas. Setiap suku cenderung mempertahankan jati diri dan lebih giat memamerkan pengaruh sukunya terhadap suku lain. Akibatnya, sering timbul konflik kepentingan, sekalipun tidak berwujud bentrok fisik, namun secara socio-psikologis, suku-suku tradisional yang ada saling memperlemah dan saling memangsa, bukanlah saling membangun.

 

SISTEM KEKERABATAN DAN PEMERINTAHAN ADAT

Kekerabatan menunjukan sistem hubunganantara keluarga satu dengan keluarga lain yang mempunyai kesamaan garis keturunan. Akar tunggang kerabat adalah keluarga, yaitu ikatan perkawinan suami-isteri yang melahirkan anak-anak. Anak-anak yang dewasa dan sudah berkeluarga merupakan kerabatan dekat karena mempunyai kesamaan orangtua. Kerabat jauh menggambarkan adanya kesamaan keturunan dalam beberapa generasi sebelumnya, dan terikat dalam suatu kesamaan budaya. Sistem kekerabatan orang timor pada umumnya bersifat patrilineal atau sistem kebapaan. Semua anak menggunakan nama marga dari garis keturunan bapak secara turun-temurun, tetapi turunan anak perempuan selalu menggunakan nama marga suami.

Nama marga merupakan suatu fondasi kehidupan (Neonbasu, 2011) atau nama pemberian berdasarkan karakteristik khusus yang dimiliki oleh seorang anak lelaki, dan nama itu selanjutnya diwariskan turun-temurun. Keluarga yang memiliki banyak anak lelaki berpotensi melahirkan banyak nama marga baru pada keturunan selanjutnya. Jadi ada marga induk, dan ada pula marga turunan atau anak marga. Ketika suatu garis keturunan sudah melahirkan banyak marga, maka marga-marga yang memiliki kesamaan turunan lasim membentuk satu ikatan kesatuan adat dengan sebutan “amaf.” Perkataan “amaf” dalam hal ini tidak terkait dengan kedudukan sebagai “bapak/ayah” dalam keluarga tertentu, melainkan dalam kedudukan sebagai “tokoh atau figur” yang di-tua-kan dalam rumpun marga terkait.

Di dalam sistem kekerabatan yang luas, amaf-amaf menggabungkan diri dalam suatu ikatan komunitas masyarakat adat, dan membentuk sistem pemerintahan sendiri.Kesatuan amaf-amaf dalam setiap komunitas masyarakat adat yang asli sudah melembaga, dan selalu terus-menerus dituturkan sebagai bentuk pengenalan dan pewarisan sejarah. Nama amaf-amaf selalu disebut berpasang-pasangan misalnya: Kelen, Tbana, Tusala, Laome dalam komunitas masyarakat Pit’ais; danAto, Bana, Lake, Sanak dalam komunitas Miumafo di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pasangan marga selalu dibuat dalam bilangan genap: empat, enam atau delapan marga; tetapi pada umumnya empat marga, dan dalam hal ini marga-marga tersebut, menjadi simbol “tiang induk bangunan” dari setiap masyarakat adat yang asli.

Pelembagaan dan pemasyarakatan keberadaan amaf-amaf sebagai tiang induk bangunan masyarakat adat paling sering dinyatakan dalam penyambutan tamu penting melalui acara “Natoni.” Kata natoni berarti “memberitahukan” (naton); dan dapat pula diartikan sebagai “ungkapan berbalas” (toni).Jadi natoni artinya memberitahukan sesuatu dalam ungkapan berbalas-balasan. Isi natoni mengandung lima substansi pokok. Pertama, menyebut simbol kedudukan dan asal tamu sebagai bentuk penghormatan; Kedua, mengungkapkan jalur jalan yang dilewati tamu hingga mencapai warga masyarakat yang dikunjungi; Ketiga, memperkenalkan amaf-amaf dan nama wilayah kekuasaan masyarakat adat penerima tamu; Keempat, memberitahukan maksud kedatangan tamu yang akan diperjelas oleh tamu setelah penerimaan secara adat; dan Kelima, penutup atau penegasan dalam bentuk pertanyaan “Himnenakah” (kamu dengar atau tidak) dan jawaban “Haimnen” (kami dengar) berulang tiga kali lalu diakhiridengan teriakan.

Bagi etnis atone meto, sesungguhnya kedudukan amaf tidak sekedar menjadi unsur permersatu anggota marga, tetapi juga menjalankan fungsi pemerintahan adat. Secara internal, amaf melakukan fungsi kontrol, membuat pertimbangan dan keputusan, menyelesaikan masalah, memberikan bantuan dan hal lain demi kebaikan anggota. Dalam relasi dengan amaflain, selalu ada kebiasaan duduk bersama, berpikir bersama dan bertindak bersama demi kebaikan bersama. Prinsip demokrasi sudah mengakar dan membudaya secara alami dalam kehidupan suku tradisional atone meto.

Jadi sistem pemerintahan adat suku atone pah meto yang asli sesungguhnya berpusat pada kekuasaan amaf-amaf sebagai pemilik warga yang menyatu di dalam ikatan kekerabatan berdasarkan pertalian darah, dan di dalam kekompakan nilai budaya yang dianut. Sistem ini perlu dibedakan dengan sistem pemerintahan adat yang berpusat pada kekuasaan usif (penguasa adat) yaitu seorang penguasa tunggal yang sesungguhnya merupakan sistem pemerintahan adat bawaan dari budaya luar pah meto, yang pada zaman penjajahan pemerintahanKolonial, dimanfaatkan dan dikembangkan untuk mempersempit kekuasaan pemerintahan adat yang sesungguhnya. Dengan jalan demikian maka bermunculanlah usif-usif kecil dan besar atau uispala ma usimnanu yang pada masa kini menambah kerumitan persoalan tatanan adat sebagai aset pembangunan masyarakat.

Kerumitan tatanan adat ini perlu dipahami secara baik dan benar, dan patut diletakan kembali pada habitatnya; tatanan adat di timor tidak boleh digeneralisir, atau disamakan dengan sistem pemerintahan adat bawaan dari luar pulau timor, atau melembagakan pusat kekuasaan adat boneka peninggalan kaum penjajah. Kegagalan memahami dan mengakui pusat kekuasaan adat yang sesungguhnya, berarti kegagalan menggalang partisipasi aktif masyarakat adat untuk turut melakukan setiap program inovatif untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, bahkan masyarakat adat kelak menjadi kelompok penantang pembangunan. Untuk hal demikian, Pemerintah sekarang ini perlu meredam konflik kepentingan dengan masyarakat adat, dan menyerahkan kekuasaan mengatur tatanan adat sepenuhnya kepada lembaga adat untuk menata kembali bangunan sosial kemasyarakatan yang sudah dirusak dan dikendarai oleh banyak kepentingan sehingga menghambat kemjuan pembangunan.

Hal mendasar yang perlu diketahui dalam kaitan dengan kekuasaan pemerintahan adat yang sesungguhnya bagi masyarakat adat suku atone pah meto, yaitu kekuasaan yang berpusat pada amaf-amaf, selalu dikaitkan hubungan erat yang tidak terpisahkan antara masyarakat adat dengan tanah adat, atau antara “tuaf” (orang) dan “pah” (tanah) yang lasim dikenal dengan sebutan Pahtuaf (Tuan Tanah). Jadi frasa Pah-tuaf sama sekali tidak menunjuk pada perseorangan secara mandiri, melainkan sebagai anggota komunitas atau sebagai penanggungjawab komunitas. Tanah timor habis terbagi dan telah dikuasai secara turun-temurun oleh suku-suku tradisonal. Pembagian kekuasaan atas tanah pada mulanya berdasarkan klaim kepemilikan amaf-amaf bersama seluruh anggota kerabat terkait, yang dalam ucapan adat disebut Hai pah, hai nifu yang artinya tanah kepemilikan kami.Konsep “hai nifu” jarang dikaitkan dengan wilayah perairan laut, melainkan ditujukan pada setiap mata-air yang terdapat di atas bentangan lahan yang diklaim sebagai milik. Klaim kepemilikan ini tidak bersifat personal, melainkan hak bersama yang lasim dikenal dengan sebutan hak ulayat, dan dikuasai berdasarkan alasan yang sah menurut adat sehingga dapat dipertahankan melalui sumpah adat bersama pihak manapun juga yang mengklaim berhak atas tanah itu.

Baca Juga  Oknum Guru yang Ditersangkakan Diplontos dan Sekolah Dengan Masalah Feses

Kesadaran akan hak bersama dari setiap komunitas masyarakat adat terhadap tanah adat,atau tanah hak ulayat yang dimiliki bersama turun temurun, sering menjadi objek sengketa tanah yang berkepanjangan. Benturan kepentingan sering terjadi, semakin meluas dan sulit diselesaikan dalam kurun waktu singkat, kecuali dengan jalan kekerasan sekalipun memperpanjang masa ketegangan sosial, ketika kebijakan pembangunan dilakukan di atas lahan adat tanpa memahami dan berkoordinasi secara baik dengan pusat kekuasaan adat yang masih kental. Sudah tentu sistem kekerabatan dan pemerintahan adat yang kuat selalu terus menunjukan aksi perlawanan terbuka maupun terselubung, dan akan menghambat laju kemajuan pembangunan. Sebaliknya, jika terjadi koordinasi dan kerja sama yang baik dengan lembaga adat sebagai pusat kekuasaan adat, maka partisipasi aktif anggota masyarakat adat akan mencair dan menunjang percepatan kemajuan pembangunan.

 

SISTEM EKONOMI YANG DITERAPKAN

Sistem ekonomi suku atone pah meto yang paling utama yaitu usaha perladangan dengan metode tebas bakar dan peternakan dengan sistem lepas di alam terbuka. Usaha ini sudah ditekuni sejak dulu, dan hingga saat ini masih dijalankan oleh sebahagian besar keluarga petani, dan itulah sebabnya masih tinggi angka kemiskinan di daerah ini, dan banyak anak muda, perempuan dan laki-laki melibatkan diri secara sukarela untuk bekerja secara ilegal di luar negeri, terutama di Malaysia. Kebijakan ekonomi rakyat yang dijalankan di daerah ini, nampaknya belum menemui titik terang untuk perbaikan keadaan.Sektor industri dan jasa belum berkembang, demikian pula sistem pertanian moderen belum ditumbuhkan menjadi upaya masal dan masif sebagai strategi pengembangan ekonomi rakyat untuk keluar dari lilitan kemiskinan.

Pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia, kebijakan ekonomi pemerintah Kolonial (Portugal dan Belanda) lebih mementingkan perdagangan, dan memanfaatkan sebesar-besarnya kekayaan cendana dan komoditi hutan lain yang tersedia secara alamiah. Ketika persaingan dagang internasional di timor melibatkan kepentingan dua Negara Eropah tersebut bersama pedagang China dan pengusaha Indonesia berebutan memanfaatkan hasil alam dimaksud, pada akhir wajah kemiskinan mulai bertumbuh. Program perkebunan Belanda yang dijalankan di Indonesia untuk pemulihan ekonomi akibat biaya perang besar, diterapkan melalui Cultuur Stelsel yaitupenanaman komoditi ekspor di atas lahan masyarakat dengan kewajiban kerja paksa, ternyata berdampak sukses besar, dan lebih menguntungkan kaum penjajah, sehingga menuai aksi pemberontakan kemerdekaan Indonesia. Dampak kebijakan perkebunan tersebut berkembang di Amarasi timor Barat dan di daratan Flores.

Sebahagian besar masyarakat adat di timor lebih menyukai kebijakan peternakan yang dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda di timor pada awal abad ke XIX yaitu melakukan pemulihan ekonomi penduduk melalui upaya pengembangan ternak sapi yang lebih produktif untuk keperluan ekspor dari pada tradisi beternak babi dan kerbau hanya untuk kebutuhan konsumsi lokal. Sejak tahun 1920-an hingga tahun 1970-an hasil perternakan sapi di timor sangat menggembirakan, ekspor sapi hidup, daging kering dan kulit berhasil menjangkau antara lain pasar Hongkong dan Singapore. Pada tahun 1972, Nusa Tenggara Timur di deklarasi menjadi gudang ternak Indonesia, dan tanah timor menjadi sumber peternakan terbesar.

Sejak zaman kemerdekaan Indonesia, banyak kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan, tetapi belum memperlihatkan suatu kinerja kemajuan yang patut dibanggakan. Kebijakan penanaman Hutan Tanaman Industri (HTI) dan Program Reboisasi secara besar-besaran di timor selama masa pemerintahan orde baru, justru nampak kontra produktif. Hutan alam yang heterogen, dipelihara kelestariannya oleh masyarakat adat turun-temurun karena memberi manfaat ganda (yaitu sebagai sumber perolehan madu hutan, buah-buahan alam, tempat berlindung ternak di musim paceklik, sumber penahan mata-air, dan lain-lain), dibabat untuk program HTI dan reboisasi dengan anggaran besar setiap tahun dan diganti dengan tanaman homogen, ternyata menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat perdesaan.  Tanah adat yang menjadi lokasi proyek langsung menjadi kawasan hutan dan tertutup bagi masyarakat adat, hasil kayu dari pohon-pohon lebah yang ditumbangkan diangkut tanpa kompromi, banyak mata-air menjadi kering, jumlah ternak sapi menurun drastis, dan lebih sedih lagi, masyarakat selalu dituding menjadi biang kerusakan lingkungan yang terjadi.

Dua kebijakan strategis yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yaitu pemberian anggaran besar untuk dikelola di tingkat desa dan pembangunan infratruktur jalan dan bendungan besar diharapkan kelak menjadi sumber pemicu percepatan pertumbuhan ekonomidi timor. Sungguhpun demikian, kebijakan strategis yang dijalankan oleh pemerintah pusat di timor perlu memperhatikan kondisi lokal yang menjadi tantangan terhadap optimalisasihasil yang diharapkan. Pertama,bahwa mutu aparat desa sebagai perencana pembangunan berkelanjutan terutama dalam hal pengembangan sumber-sumber produksi perdesaan masih diragukan, apalagi situasi internal desa-desa biasa memiliki blok-blok kepentingan yang menggiring pengambilan keputusan yang tidak tepat sasaran; dan oleh karena itu diperlukan tim pengarah yang andal dan tidak saja menguasai tehnik perencanaan yang baik, tetapi yang lebih penting yaitu memiliki integritas diri untuk bekerja sungguh-sungguh bagi kesejahteraan masyarakat perdesaan yang terus meningkat dan berkelanjutan.

Kedua, proyek besar dengan anggaran besar seperti hal pembuatan bangunan bendungan harus berkontribusi besar bagi pengembangan ekonomi kelompok rentanatau pro-poor, yaitu menyediakan peluang usaha bagi keluarga miskin dalam lingkungan masyarakat adat di sekitarnya. Sering terjadi bahwa bangunan mega proyek selalu dikepung oleh kelompok mapan (penguasa dan pengusaha) untuk merebut peluang ekspansi usaha mereka, dan hal demikian pasti berdampak terjadinya pertumbuhan ekonomi yang membanggakan pihak pengambil kebijakan pembangunan, tetapi secara tidak sadar, telah memperbesar jurang kesenjangan ekonomi daerah, membangkitkan sekelompok kecil orang kaya di daerah miskin, dan jumlah orang miskin yang ada di sekitarnya sulit dientaskan.

Pembangunan infrastruktur jalan dan bendungan besar di timor harus diikuti dengan kebijakan pengembangan kesempatan kerja dan peluang wirausaha bagi kaum ekonomi lemah yang merupakan proporsi terbesar penduduk yang pada umumnya bergantung pada sektor pertanian tradisional dengan penghasilan yang terbatas, dan menjadi kelompok setengah pengangguran karena aktivitas mereka bergantung pada musim penghujan yang terbatas. Ketika kelompok petani tradisional, diberdayakan secara khusus melalui kebijakan kesempatan kerja dan peluang usaha yang dirancang dalam program kerja kreatif, inovatif dan produktif dan sustainable; maka pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan penduduk kelak bergerak maju bersama-sama.

Kebijakan ekonomi pro-poor yang dijalankan di timor perlu dirancang khusus dengan mempertimbangkan faktor sosial budaya setempat yang menjadi akar pembentukan kelompok kepentingan yang sering menimbulkan pertikaian antara satu dengan yang lainnya, dan menjadi potensi konflik (terbuka/terselubung) yang mengurangi makna kebijakan apapun yang ditempuh. Jika tidak ada potensi konflik internal,sudah tentu komunitas adat di timor sudah lama maju oleh karena banyak program bantuan yang sudah dijalankan olehpemerintah, maupun oleh lembaga swadaya masyarakat internasional, namun wajah kemiskinan masih nampak menyolok di mata.Akar potensi konflik yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam kebijakan pembangunan pro-poor, paling banyak terkait dengan masalah hakatas tanah, dan hak pengelolaan tanah masyarakat adat.

Tanah di timor pada umumnya nampakdimanfaatkan oleh kelompok ekonomi mapan sebagai aset pembentukan modal, dan tidak dimanfaatkan menjadi lahan produksi untuk menyediakan kesempatan kerja dan lapangan usaha/wirausaha bagi masyarakat disekitarnya; dalam hal ini tanah menjadi sarana investasi untuk kepentingan pembentukan modal pengusaha.Sebaliknya bagi kelompok ekonomi lemah yaitu anggota masyarakat adat, tanah menjadi lahan produksi dan tempat dijalankannya berbagai jenis usaha yang sudah ditekuni turun temurun, serta mengizinkan orang lain dari luar anggota masyarakat adat untuk turut memanfaatkan lahan itu sepenjang ada pemintaan yang dilakukan menurut pola budaya yang berlaku. Ketika pemanfaatan tanah adat ini dirancang menjadi aset pengembangan usaha pertanian terpadu dengan menciptakan peluang kerjasama antara pemilik lahan dengan pengusaha sebagai bapak asuh, maka lahan usaha yang dikelola secara tradisional kelak menjadi lahan yang lebih produktif, dan menjadi tempat pengembangan wirausaha yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan yang miskin.

Joseph Alois Schumpeter dalam bukunya The Theory of Economic Development (1934), memperhitungkan sistem sosial dan sikap masyarakat sebagai salah satu faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.  Teori ini membedakan pendekatan pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi, di mana proses pembangunan ekonomi menggiring kemajuan ekonomi yang dihasilkan melalui peningkatan ouput total masyarakat karena telah tumbuh kreativitas dan inovasi ekonomi yang dilakukan para wiraswasta dari kalangan masyarakat setempat. Inovasi dalam hal ini, diartikan sebagai penemuan sistem kerja baru, jenis usaha baru, penggunaan tehnologi baru, menghasilkan produk baru dan pembukaan pasar baru, dan jika melibatkan kelompok petani tradisional untuk meraih kesempatan kerja baru yang lebih produktif, maka kemajuan ekonomi pasti berkembang pesat. Hal demikian merupakan tantangan bagi semua pihak untuk ikut mendorong pemanfaatan dana desa, dan aset bendungan, maupun lahan adat yang dimiliki turun-temurun menjadi alat produksi yang mampu menumbuhkan semangat inovasi untuk kemajuan daerah ini.

 

RESISTENSI NILAI BUDAYA

Nilai budaya merupakan suatu konsep abstrak yaitu mengenai masalah kehidupan bermasyarakat yang terikat pada pilihan cara hidup dan pola perilaku tertentu (sebagai sitem nilai) yang terus-menerus dipertontonkan, dipelihara, dipertahankan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem nilai itu merupakan warisan kekayaan non-benda, yang berada dan bekerja di alam pikiran dan perasaan tiap-tiap anggota masyarakat, dan tercermin di dalam perkataan, sikap dan perilaku,serta terwujud di dalam karya nyata yang dihasilkan. Resistensi nilai budaya terjadi ketika nilai-nilai itu mengandung daya pikat yang kuat untuk dibela dan dipertahankan, karenanilai-nilai itu memberikan rasa nyaman secara psikologis, maupun memberikan keuntungan material dan spiritual bagi komunitas yang menganut sistem nilai dimaksud. Sebaliknya nilai-nilai itu mudah terkikis, dan sirna tergantikan nilai-nilai baru ketika terjadi perubahan besar di alam pikiran dan perasaan komunitas masyarakat yang bersangkutan, maupun oleh tekanan berat dan paksaan dari pihak luar.

Kehidupan manusia dalam masyarakat modern di era global selalu rentan terhadap proses perubahan sosial yang tidak dapat terhindarkan. Masyarakat adat juga rentan terhadap perubahan, terutama terhadap hal-hal yang membuat hidup menjadi lebih baik, tetapi nilai-nilai tertentu yang menjadi identitas dan jatidiri mereka yang sudah dipelihara turun-temurun tidak dihancurkan.Proses pembangunan di dalam lingkungan masyarakat adat, termasuk dalam kehidupan masyarakat atone meto, selalu diperhadapkan pada masalah krusial yang pada salah satu sisi, masyarakat adat harus menerima tawaran pembaharuan melalui program pembangunan,tetapi pada sisi lain mereka menolak menerima program pembaharuan yang ditawarkan jika ternyata mengorbankan sistem nilai yang dipelihara turun-temurun.

Konflik kepentingan tersebut nampak diantisipasi oleh Pemerintah China, ketika Negeri Tirai Bambu itu di bawah pemerintahan Deng Xiaoping yang melakukan revolusi budaya dan membuat kebijakan-kebijakan strategis,ternyata sukses membuat Negara yang dahulu miskin, saat ini kemajuan ekonominya sudah menggegerkan bangsa-bangsa besar termasuk Amerika Serikat. Konflik yang merupakan masalah prinsip yang sudah diantisipasi di China, tertuang dalam sebuah gagasan yang menjadi salah satu pilar pembaharuan China, ditulis oleh JohndanDoris Naisbitt dalam buku China’s Megatrends (2010),yaitu “Framing the Forest and Letting the Trees Grow.” Dengan gagasan ini, masyarakat China memandang diri sebagai hutan besaryang memiliki kesamaan nilai-nilai budaya komunisme yang patut dipertahankan, tetapi juga membuka diri bagi tanaman pohon-pohon lain yaitu ide pembaharuan (nilai-nilai baru) boleh ditanam di cela mana tidak tumbuh hutan untuk menopang percepatan kemajuan ekonomi China.

Bercermin dari gagasan tersebut yang menjadi salah satu dari delapan pilar utama pembaharuan China, maka kebijakan pembangunan dalam lingkungan masyarakat tradisional di Timor Barat, perlu memelihara hutan nilai budaya yang sudah lama tumbuh, disamping menanam ide pembaharuan yang mempercepat proses kemajuan ekonomi pada areal yang tidak menghancurkan nilai budaya positif yang sudah lama dipertahankan. Jika demikian, nilai positif manakah dalam budaya atone pah meto yang masih teguh dipertahankan, dan perlu dipelihara dalam proses percepatan kemajuan pembangunan di timor barat sebagai daerah tertinggal di wilayah perbatasan NKRI?

Bagi atone pah meto, hidup manusia dan tanah tidak dapat dipisahkan, dan itulah sebabnya, maka di mana-mana terdengar istilah pah tuaf untuk menyatakan tanah itu tanah bertuan dan bukan tanah liar/bebas.Tanah yang dimiliki secara adat, pada umumnya mempunyai alas hak atau dasar penguasaan yang dapat dijadikan bahan tutur dalam sumpah adat jika diperdebatkan kapan saja dan dengan siapapun juga. Dalam kasus perebutan tanah, atone pah meto selalu menantang melakukan sumpah adat dengan cara makan tanah, yaitu menabur butir tanah yang diperdebatkan ke dalam segelas air bagi masing-masing pihak untuk diminum sesudah masing-masing bertutur tentang alas hak penguasaan atas tanah itu. Konflik pertanahan paling banyak timbul karena penyerobotan pihak luar, termasuk aparat pemerintah dengan dalih untuk pembangunan, dan kaum pendatang baruyang ingin menguasai tanah secara gampang,dan hal demikian terjadi bukan saja di wilayah timor barat, melainkan juga di mana saja masih terdapat masyarakat adat dengan hak-hak meraka atas tanah yang dikuasai turun temurun. Dalam hal ini, kekuasaan atas tanah, yaitu hak kepemilikan atas tanah adat yang sudah dikuasai turun temurun sebelum Republik Indonesia terbentuk, selalu ditutut oleh masyarakat adat untuk mendapat pengakuan dari pihak pemerintah.

Ketika klaim masyarakat adat terhadap hak atas tanah adat mereka tidak digubris, dan diambil alih secara paksa dengan dalih untuk kepentingan umum, maka terjadilah suatu proses penghancuran nilai budaya secara sadar dan berencana, dan hal ini merupakan titik awal perang kepentingan antara egoisme kapitalis melawan idealisme komunitas adat yang menginginkan pemerataan kesempatan ekonomi bagi rakyat jelata yang tidak berdaya.Perlu ditegaskan lagi di sini bahwa konsep pahtuaf atau tuan tanah dalam budaya atone pah meto tidak menunjuk pada penguasaan tanah oleh oknum individu atau keluarga tunggal, melainkan merupakan hak bersama antara semua anggota kerabat,di mana tanah itu dikuasakan kepada seorang tokoh yang dipercaya sebagai kepala suku. Jadi tindakan mengambil alih hak atas tanah adat tertentu, berarti merampok hak hidup banyak keluarga yang tergabung di dalam suatu ikatan komunitas masyarakat adat, yang sesungguhnya menggantungkan hidup mereka sepenuhnya pada tanah adat yang dimiliki bersama, dan yang pemanfaatanya tidak terbatas hanya pada anggota keluarga sendiri, tetapi juga orang luar suku untuk memenuhi prinsip bahwa tanah adat berfungsi sosial.

Diakui bahwa pengaturan hak atas tanah sudah merupakan suatu kebijakan umum pemerintahan di setiap negara termasuk Indonesia, tetapi kenyataan menunjukkan pula bahwa ada aturan adat tentang hakatas tanah, dan aturan mengenai hak pengelolaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat. Dalam budaya atone pah meto, terkenal suatu prinsip umum bahwa A’pika in tuan ne esan, mes amnahat hit ini ok-oke, hal ini berarti bahwa pemilik tanah itu sudah jelas orangnya, tetapi hak pengelolaan atau pemanfaatan tanah itu terbuka untuk umum (tanah berfungsi sosial). Sudah jelas bahwa prinsip ini sesuai dengan ketentuan pasal enam Undang-undang Pokok Agraria no.5 tahun 1960,yaitu bahwa “Semua hakatas tanah berfungsi sosial.” Sayangnya, kaum pendatang (masyarakat luar suku) yang memanfaatkan tanah ulayat dari masyarakat adat tertentu, kemudian dengan mudah mengklaim bahwa lahan adat yang dikelola beberapa tahun sudah dianggap menjadi miliknya sendiri, dan hal demikian dibenarkan secara hukum formal yang sesungguhnya berakar pada hukum pertanahan barat yang berbasis kapitalisme.

Konsep kepemilikan dan hak pemanfaatan tanah adat menurut budaya masyarakat atone pah meto sangat bertentangan dengan faham kapitalisme yang sudah dijabarkan dalam hukum pertanahan nasional yang sesungguhnya sangat mengorbankan hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang sudah dimiliki secara turun temurun. Hak itu perlu dibela dan dipertahankan terhadap erosi nilai-nilai modern yang terkandung di dalam peraturan pertanahan, yang menggunakan acuan hukum formal (yang dibuat berdasarkan hukum pertanahan barat), untuk mengalihkan status kepemilikan hak komunitas adat atas tanah, menjadi hak milik tanah perorangan atau hak milik Negara untuk kepentingan umum. Sistem ekonomi dunia saat ini jelas memperlihatkan bahwa Negara-negara kapitalis utama sudah semakin resah oleh karena kemakmuran dan kesejahteraan umum semakin memudar, sebaliknya mencuat kecemasan, kemarahan dan keputusasaan oleh karenapara kapitalis cenderung menumpuk kekayaan dan mengabaikan kepentingan umum. Hal demikian sudah menjadi isu utama bagiThe United Nations (Jomo, 2007) yang berulang kali menyuarakan perang atas kesenjangan ekonomi global (global economic inequality) yang terus meningkat, dan menambah kesulitan upaya memerangi kemiskinan penduduk bumi.

Di lain pihak, dengan runtuhnya Uni Sovyet dan diterapkannya dualisme ekonomi China (State Capitalism vs Private Enterprise) telah ternyata bahwa kinerja tata kelola ekonomi yang sepenuhnya dikontrol oleh negara kelak menghasilkan lebih banyak persoalan dari pada mendatangkan kemakmuran rakyat. Ketika aset tanah menjadi faktor modal terbesaryang dikuasai oleh pengusaha besar (private enterprise) atau dikendali oleh Negara/penguasa (state capitalism), maka upaya penumpukan modal termurah dan tercepat untuk State Capitalism maupun untuk private enterprise, dilakukan melalui proses pengalihan status hak tanah adat menjadi tanah Negara atau menjadi hak milik pengusaha besar, maka potensi persoalan besar sudah tersedia di depan. Fakta menunjukan bahwa lebih dari 50% tanah adat di daratan timor Indonesia sudah diklaim sebagai tanah Negara, tetapi proses pengalihan status hak itu belum diakui oleh masyarakat adat, dan kesadaran akan hak mereka atas tanah dimaksud masih resisten oleh kerena Negara menguasai tanah (kawasan hutan) yang luas tetapi semakin berat siksaan kemiskinan yang terus mengancam.

 

TATANAN HUKUM PERTANAHAN

Dasar pengaturan hak atas tanah dalam sistem pemerintahan biasa dirumuskan dan ditetapkan dalam Aturan perundang-undangan Negara, maupun dalam peraturan tertulis lain tentang hak atas tanah. Di dalam lingkungan masyarakat tradisional, pengaturan hak atas tanah biasa dirumuskan dan ditetapkan dalam bentuk kesepakatan dan keputusan tidak tertulis, tetapi diakui sebagai aturan yang mempunyai kekuatan mengikat sama seperti ketetapan hukum formal. Keputusan dalam pengaturan hak tanah adat sering diikat pula dengan sumpah adat yang kekuatan mengikatnya berlaku turun temurun. Dengan demikian, pengaturan hak atas tanah adat tidak gampang berubah sebagaimana sering terjadi dalam sistem pemerintahan Negara.

Pengaturan hak atas tanah pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terjadinya perebutan hak atas tanah, dan juga mengatur pemanfaatan tanah yang tidak benar,danyang merugikan kepentingan umum. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) No.5 Tahun 1960 memuat peraturan dasar tentang pokok-pokok pertanahan nasional di Indonesia; dan di dalam konsiderans menimbang huruf (c), dikatakan bahwa hukum agraria Indonesia bersifat dualisme, yaitu mengacu pada hukum pertanahan barat dan hukum adat masyarakat asli Indonesia.  Selanjutnya dikatakan pula bahwa sebahagian rakyat Indonesia memandang hukum agraria barat tidak memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia; maka dikeluarkan pula Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Masyarakat Hukum Adat. Demikian pula berbagai peraturan pertanahan lainsudah ditetapkan di tingkat Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengaturan tentang jenis-jenis hak atas tanah yang diatur di dalam pasal ke 16 UUPA No.5 Tahun 1960 semuanya berdasar pada hukum pertanahan barat. Hak-hak dimaksud yaitu Hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak yang disebutkan di dalam pasal 53 UUPA yaitu Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian. Djamanat Somasir dalam bukunya Hukum Adat Indonesia(2013) memberikan penjelasan bahwa hak ulayat tidak diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dikatakan bahwa “Penyebutan ‘hak ulayat’ dan ‘masyarakat hukum adat’ dalam pasal 3 dan asal 2 ayat (4) UUPA tidak jelas dan samar-samar. Ketidakjelasan itu berakibat pada penjabaran hak ulayat juga tidak jelas, kurang tersosialisasi dan tidak pernah dimanfaatkan, sehingga pasal-pasal tersebut menjadi pasal tidur saja (hal.105).”

Meniadakan hukum asli yang teguh dipelihara oleh masyarakat adat suku bangsa Indonesia, khususnya hak atas tanah dan sistem pengelolaan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta harkat dan martabat bangsa, dapat dipandang sebagai suatu tindakan penghianatan atas suku bangsanya sendiri. Sungguh heran karena Indonesia berhasil mengusir pemerintah Belanda sebagai penjajah, tetapi di dalam Negara Indonesia merdeka, peraturan menurut hukum barat teguh diberlakukan dan aturan hukum bangsanya sendiri diabaikan dan dibuat menjadi tidak jelas.

Baca Juga  Berkumpul dan Berdoa Bukan Cara Menangkal Covid-19

Bangsa Indonesia sudah menyatukan diri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sudah bertekat pula untuk tetap membela Indonesia dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika,” yang berarti “berbeda-beda tetapi tetap satu jua.” Kebhinnekaan atau keberagaman suku, agama, daerah tempat tinggal, kebiasaan, adat istiadat, aturan adat, dan lain-lain perbedaan, harus dipandang sebagai kekayaan bangsa Indonesia, termasuk aturan adat tentang pertanahan, harus dibela dan dipertahankan dalam semangat persatuan Indonesia untuk kejayaan NKRI. Dalam hal ini, tanah ulayat dan hak masyarakat adat setiap suku bangsa atas tanahnya yang sudah baku diatur di dalam tatanan hukum adat pertanahan setempat, perlu dilindungi dan dikelola pemanfaatannya bagi kepentingan umum dengan memperhatikan kearifan lokal, dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengamatan penulis selama menjalankan tugas sebagai Bupati Kabupaten Kupang, periode 2009-2019, diketahui bahwa pemberian sembilan HGU selamadua dekade sebelumnya, ternyatalebih banyak merugikandan sama sekali tidak memberikan nilai manfaat sebagaimana diharapkan. Pertama, terjadi proses penghisapan terhadap pengusaha karena diwajibkan untuk mengeluarkan biaya pembebasan hak atas tanah (pembelian lahan) tetapi sesudah selesai masa pakai, lahan itu diserahkan kepada Negara dan tidak dimiliki oleh pengusaha. Kedua, komunitas pemilik lahan dipaksa menerima uang hasil pembebasan lahan tidak sesuai prosedur, dan mereka yang pada umumnya miskin dan bodoh, menerima harga tanah di bawah standar, mempunyai kemampuan terbatas untuk mengelola uang yang diterima dalam jumlah yang tidak seberapa menjadi sumber pendapatan tetap keluarga, dan pada akhirnya mereka tetap miskin tanpa memiliki aset tanah.

Ketiga, kebijakan pengambil-alihan lahan masyarakat tradisional untuk keperluan investasi melalui pemberian HGU memerlukan kajian yang lebih komprehensif tentang nilai manfaat langsung bagi kepentingan banyak orang, terutama kelompok masyarakat kecil yang perlu diprioritaskan dalam upaya percepatan pembangunan. Kebijakan pembangunan masyarakat sesungguhnya perlu diarahkan pula untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan; dan oleh karena itu, pola investasi yang mengutamakan pembentukan capital, perlu dihindari sehingga kesenjangan ekonomi dapat ditekan, dan upaya pelarian aset tanah (capital flight) dari kaum miskin kepada para elit dapat diatasi.

Kawagoe (1999) dalam artikelnya yang berjudul “Agriculture Land Reform in Postwar Japan: Experiences and Issues, membuat suatu kesimpulan bahwa “Japanese land reform succeeded politicaly but, as an industrial policy, brought serius economic problem.” Kesimpulan ini mengingatkan kita bahwa kebijakan pertanahan nampak sukses secara politik, tetapi sesungguhnya menimbulkan persoalan ekonomi yang serius. Ternyata banyak tanah kawasan hutan yang dikuasi Negara melalui penetapan status tanpa pembebasan hak-hak tradisional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun belum dikelola secara baik, dan tidak produktif untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat adat.

Keempat, kecenderungan keberpihakan pada pengusaha besar yang berani membebaskan lahan luas untuk pengembangan investasi memberi peluang terjadinya crony capitalism yang sangat merugikan kepentingan umum. Tidak semua investasi besar itu merugikan, tetapi arus pembagian profit dan penikmatan hasil investasi besar perlu dipantau secara baik, dan diarahkan agar tidak terjadi penghisapan pusat kekuatan ekonomi terhadap pinggiran sesuai ajaran Central Periphery Theory; dan pada akhirnya menghasilkan kesenjangan yang semakin melebar dalam kemajuan ekonomi. Kasus HGU PT. Panggung Guna Ganda Semesta yang diterbitkan tahun 1992 untuk industri garam di teluk Kupang atas lahan seluas 3.720 hektar menjadi pelajaran berharga tentang investasi besar yang amat merugikan. HGU itu diterlantarkan lebih dari 20 tahun, kemudian diizinkan oleh Badan Pertanahan Nasional untuk diakuisisi oleh PT. Puncak Keemasan Garam Dunia dan melanjutkan HGU atas lahan tersebut. Ada dugaan kuat bahwa HGU tersebut,diberikan semata-mata hanya untuk kepentingan investasi para elit, dan bukan untuk kepentingan perbaikan ekonomi rakyat.

 

KIAT MENUJU HIDUP SEJAHTERA

Hidup sejahtera merupakan suatu kondisi kenyamanan hidup yang diharapkan oleh setiap manusia secara perorangan, maupun dalam ikatan komunitas penduduk di mana saja berada, dan menjadi sumber gerakan aktivitas pembangunan yang dijalankan secara bertahap dan berkelanjutan, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat setempat. Aktivitas pembangunan yang dijalankan diharapkantidak hanyamenghasilkan pertumbuhan ekonomi yang membanggakan, tetapi diharapkan pula agar dapat memperkecil kesenjangan ekonomiantara kelompok kaya dan miskin. Pertumbuhan ekonomi yang tidak memperkecil kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin dalam lingkungan komunitas penduduk setempat, kelak menambah beban penderitaan kaum miskin, dan kelompok tertinggal demikian kelak hidup jauh dari kondisi sejahtera yang diimpikan (Ferreira, at al 2008).

Manusia pada umumnya, dan masyarakat adat di timor Indonesia khususnya, memiliki naluri bawaan untuk memperbaiki hidup dan mengalami kemajuan hidup yang terus berkembang menjadi lebih baik, yaitu hidup sejahtera, tenteram dan bahagia. Tanah yang dimiliki, dipandang sebagai aset pemberian Tuhan untuk dimanfaatkan bagi kebaikan hidup bersama. Diakui bahwa tanah itu mempunyai nilai guna yang beranekaragam karena tanah dapat dimanfaatkan sebagai tempat tinggal, dan juga untuk pembentukan harta kekayaan, menjadi lahan usaha perladangan, perkebunan, peternakan, dan usaha lainnya. Komersialisasi tanah merupakan tindakan memanfaatkan aset tanah untuk menghasilkan uang, yaituusaha memperoleh keuntungan dari hasil transaksi aset tanah, misalnya melalui cara-cara yang lazim dilakukan, yaitu dengan cara jual beli atau sewa tanah.

Sudah menjadi kebiasaan umum di mana-mana bahwa aset tanah sering menjadi obyek dagang karena tanah mempunyai nilai ekonomi tinggi yang tidak susut, dan bahkan nilai tanah biasanya terus-menerus meningkat, kecuali jika mengalami bencana erosi atau penyempitan karena alasan tertentu. Transaksi jual beli tanah dilakukan tidak sekedar untuk memenuhi tuntuhan kebutuhan hidup saja, tetapi juga untuk memenuhi keperluan pembentukan modal, dan hal demikian sering dilakukan oleh investor besar untuk keperluan ekspansi investasi lintas batas Daerah/Negara. Untuk kepentingan investasi inilah maka komersialisasi tanah terus memuncak, dan menyababkan pelarian modal (Land Capital) dari kalangan orang kecil kepada Penguasa dan Pengusaha besar, dan akibatnya kesenjangan ekonomi semakin melebar.

Jika kecenderungan pelarian aset tanah dari kaum ekonomi lemah,dalam hal ini, tanah adat masyarakat tradisional tidak dikendalikan melalui kebijakan khusus, maka bukan saja kesenjangan ekonomi yang terus menjadi momok, tetapi pemberontakan dan penganyiaan akan menambah beban penderitaan orang-orang miskin, demikian pula kelancaran pembangunan terhambat, kenyamanan investasi terancam, dan potensi konflik besar semakin terbuka. Menyikapi persoalan demikian, masyarakat pemangku hak tanah adat di Kabupaten Kupang Provinsi NTT sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah, Lembaga adat dan Gereja serta pengusaha dalam ikatan kerjasama pemanfaatan tanah adat untuk percepatan kemajuan pembangunan tanpa mengorbankan pihak manapun juga.

Kesepakatan kerjasama pemanfaatan tanah adat di Kabupaten Kupang merupakan suatu bentuk kearifan lokal yang dibuat sebagai suatu skenario kebijakan Pemerintah Daerah untuk mempercepat pertumbuhan pendapatan masyarakat adat yang pada umumnya sangat rendah dan tergolong miskin di daerah tertinggal di wilayah perbatasan NKRI. Cruz et al (2015) menegaskan bahwa upaya menghapus kemiskinan global pada tahun 2030, sesuai target Sustainable Dvevelopment Goals, kelak gagal jika tidak ada skenario kebijakan pembangunan yang tepat. Skenario kebijakan tersebut dibuat dalam rangka melindungi hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang dimiliki turun temurun, dan di lain pihak, untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan itu secara baik dan benar untuk percepatan pertumbuhan pendapatan per capita warga perdesaan yang hidup dalam lilitan kemiskinan bergenerasi.

Perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah hak ulayat dimaksud dibuat dan ditanda tangani bersama oleh koordinator pemangku hak ulayat dengan Pengusaha sebagai pengguna lahan untuk masa pakai 30 tahun, dan sesudah selesai masa pakai, tanah itu dikembalikan kepada pemangku hak, atau dibuat perjanjian perpanjangan kerjasama baru. Sebagai jaminan pengamanan bagi kelangsungan kerjasama pemanfaatan lahan adat dimaksud, Pimpinan Gerja lokal dan Sekjen Lembaga Pemangku Adat turut menanda tangani perjanjian para pihak sebagai saksi, dan turut mengetahui pejabat pemerintah daerah.

Salah satu butir penting dalam kesepatakan ini yaitu bahwa pengusaha wajib memberikan sepuluh persen dari hasil produksi tiap tahun kepada pihak pemangku hak tanah adat untuk dinikmati bersama dengan pembagian hasil 5,5% untuk kelompok pemilik tanah ulayat, dan masing-masing 1,5% untuk pemerintah daerah, gereja dan lembaga pemangku adat. Pembagian hasil keuntungan ini sesungguhnya merupakan laba penyertaan modal tanah adat yang tidak dinikmati sendiri, melainkan berbagi bersama pemerintah daerah, gereja dan lembaga adat untuk menunjukkan bahwa masyarakat adat telah menjalankan ketentuan pasal enam UUPA no.5 tahun 1960, bahwa tanah adat yang mereka miliki ini berfungsi sosial.

Kearifan lokal yang dijalankan di Kabupaten Kupang mempunyai lima keunggulan khusus dibanding dengan praktek HGU yang selama ini dijalan oleh pemerintah. Pertama, hak ulayat atau tanah adat diberikan peluang menjadi komoditi dagang yang lebih menguntungkan tanpa pengalihan status kepemilikan, tetapi terus dimiliki dan diwariskan turun temurun dengan menikmati laba penyertaan modal tanah adat setiap tahun melalui kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak pengusaha. Kedua, menghindari terjadinya arus perpindahan aset tanah dari kaum ekonomi lemah kepada orang kaya.Ketiga, pengusaha lebih diuntungkan karena tidak dibebankan biaya pembebasan lahan sebagaimana lazimnya perberian HGU oleh pemerintah menurut sistem hukum pertanahan barat.Keempat, tensi ketegangan sosial terkait pemanfaatan lahan masyarakat adat dapat diredam tanpa pengawalan khusus, kenyamanan usaha investor terjamin, lahan adat menjadi lebih produtif untuk meningkatkan kesejateraan keluarga dan percepatan pembangunan daerah menjadi lebih lancar. Kelima, mewujudkan pendekatan pembangunan pemberdayaan kelas bawah untuk cepat bertumbuh, menciptakan peluang bagi mereka untuk berkembang menjadi pengusaha kecil dan menengah, sehingga olehnya mereka dapat memperkecil jurang pendapatan antara golongan kaya dan miskin di daerah tertinggal.

Pola kerjasama pemanfaatan tanah adat yang sudah mulai dirintis di Kabupaten Kupang diharapkan dapat dikembangkan menjadi kebijakan umum pemanfaatan lahan luas yang dikuasai oleh masyarakat adat di daratan timor Indonesia maupun di daerah lain di seluruh Indonesia, di mana tatanan adat masih kuat dan fenomena kemiskinan masih menyolok. Pemangku hak tanah ulayat perlu didorong dan difasilitasi untuk membangun kerja sama dengan pengusaha lokal,nasional dan internasional sebagai bapak angkat untuk mengembangkan usaha pertanian, perkebunan, peternakan maupun pola usaha terpadu untuk menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan keluarga, mempercepat pertumbuhan ekonomi perdesaan dan menata kenyamanan ekologi lingkungan setempat.

Dengan melibatkan kelompok pemangku hak tanah adat dalam pembuatan perjanjian kerjasama pemanfaatan tanah adat yang sudah dimiliki turun temurun, di mana mereka tetap menjadi pemilik tanah yang diinvestasikan dalam kerjasama dengan pengusaha, maka persoalan pertanahan dapat diminimalisir dan kelancaran pembangunan lebih terjamin. Sebaliknya, ketika mengabaikan kelompok pemangku tanah adat, dan hak tanah adat mereka diambil alih dengan dalih apapun juga, maka konflik pertanahan mulai ditabuh dengan berbagai dampak ikutan yang nyata maupun terselubung, sudah pasti menghambat kemajuan pembangunan.

Lembaga adat di timor dapat membangun kerjasama konservasi lingkungan alam dengan lembaga swadaya masyarakat Internasional untuk memanfaatkan donor dari Negara-negara maju yang peduli lingkungan, terutama untuk menjalankan perdagangan karbon (carbon trade). Program konservasi WWF-Indonesia di NTT periode 1994-2001 di kawasan hutan mutis-timau perlu dilanjutkan, dengan melibatkan lembaga adat dan LSM lokal yang lebih memahami karakter masyarakat dan budaya lokal untuk mengidentifikasi dan menuntaskan permasalahan lingkungan yang selalu menimbulkan konflik berkepanjangan yang sulit terpecahkan. Dalam analisis KPHL (Kesatuan Pengelolaan Hutan Lingkungan) unit XIX mutis timau tahun 2015 di wilayah Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Selatan, teridentifikasi jenis konflik dalam bentuk pembukaan jalan umum dan perambahan hutan, bentuk konlik mencuat dan upaya penyelesaian belum ada. Ketika konflik antara masyarakat adat dan pihak pengelola kawasan hutan negara diterlantarkan, maka pembangunan masyarakat desa terhambat, intimidasi kaum lemah selalu diutamakan, pelaksanaan program kehutanan dengan anggaran besar terus berjalan tanpa hasil, dan sudah pasti lingkungan semakin rusak dan kemiskinan berlanjut.

Upaya lain untuk memacu partisispasi masyarakat perdesaan aktif memanfaatkan tanah adat secara arif dan bijaksana untuk percepatan pertumbuhan ekonomi keluarga dan menyelamatkan lingkungan hidup, sudah dirintis di Kabupaten Kupang selama periode kepemimpinan penulis menjadi Bupati tahun 2009-2019. Kebijakan khusus yang sudah dijalankan secara ringkas disajikan dalam tabel berikut; yaitu “Gerakan Tanam Paksa Paksa Tanam” (2009-2015) yang dilanjutkan dengan “Program Taman Eden” yaitusuatu model usaha pertanian terpadu yang dirancang sama dengan program pemberantasan kemiskinan global melalui “Sustainable Development Goals” yang rancang oleh United Nations untuk dijalankan oleh setiap bangsa di dunia selama periode tahun 2016-2030.

Idealisme pengembangan program Taman Eden dimaksud mengharapkan agar komunitas masyarakat adat di timor yang masih bergantung pada sistem pertanian tebas-bakarmulai melakukan suatu inovasi pertanian dan melibatkan diri dalam kompitisi pasar global. Program ini perlu dikembangkan secara massal di wilayah perdesaan untuk perluasan kesempatan kerja, perbaikan pendapatan dan untuk peningkatan kualitas lingkungan alam sesuai target Sustainable Development Goals dari UNDP. Program ini juga dirancang menjadi laboratorium pendidikan lapangan dan pelatihan ketrampikan kerja untuk pengembangan industri kecil dan menengah, serta untuk perluasan sektor jasa di perdesaan. Optimalisasi pemanfaatan potensi lokal untuk perluasan kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan keluarga dilakukan pula melalui kerjasama investasi untuk pengembangan industri besar dan jasa pariwisata daerah.

Upaya perbaikan pendapatan keluarga melalui agenda ekonomi ini diharapkan memberikan hasil nyata pada dekade yang akan datang. Target hasil yang diupayakan yaitu rata-rata keluarga di Kabupaten Kupang sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan sesuai standar global. Karena itu pengeluaran per kapita Harus Diupayakan setara US$ 2.25 per orang per hari (perkiraan kenaikan harga) atau sekitar Rp.30.375,- (jika kurs $1.00=Rp.13.500). Dengan demikian satu keluarga dengan empat orang harus mempunyai pendapatan per bulan minimal sebesar Rp.30.375 x 4 orang x 30 hari = Rp.3.645.000,- atau per tahun sebesar Rp.3.645.000 x 12 bulan = Rp.43.740.000,-

Program ini diterima baik dan dijalankan oleh masyarakat, dan banyak keluarga memperoleh penghasilan banyak sehingga membeli mobil pick-up, memperbaiki rumah dan menyekolahkan anak, tetapi lebih banyak pula yang gagal karena masalah ketersediaan sumber air, keterbatasan kemampuan mengelola usaha baru, dan sebagainya. Diharapkan agar persoalan-persoalan demikian, dapat diatasi melalui program kemitraan dan bantuan pemdampingan teknis.

Tabel Program Pertanian di Kabupaten Kupang, NTT

 

PENUTUP

Tanah timor yang dulu kaya dengan hasil alam yang melimpah dan turut meramaikan perdagangan internasional selama beberapa abatdengan komoditi cendana, pada akhir menjadi miskin dan orang atoni tidak hanya jatuh miskin, tetapi sering juga dijuluki timor ko’uk (timor bodoh). Fakta ini tidak perlu disesali, atau dibantah dengan reaksi emosional yang tidak berguna, melainkan harus disikapi sebagai cambuk untuk bangkit dalam kesadaran, dan berjuang bersama memanfaatkan potensi besar yang tersedia di alam, untuk menunjukan bahwa orang meto tidak bodoh dan miskin lagi di atas lahan luas yang dimiliki turun temurun. Hanya orang meto sendiri yang dapat membangun diri dan lingkungannya, dengan melakukan inovasi pertanian terpadu, serta melakukan kerjasama pemanfaatan lahan adat yang luas, untuk pengembangan sektor industri dan jasa, untuk memacu percepatan pembangunan ekonomi dengan harapan untuk mengakhiri kemiskinan di timor pada tahun 2030 sesuai target Sustainable Development Goals.

Pada pertengahan abad yang lalu, F.J.Ormeling dalam bukunya “The Timor Problem” membuat suatu pernyataan kesimpulan yang pada intinya menekankanbahwa tantangan alam yang dihadapi sesungguhnya dapat diatasi jika matahati orang timor mulai terbuka dan melakukan inovasi pertanian,dan terbuka untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam usaha yang lebih produktif. “The solution of the physical problems discussed above is interwoven with the social setting. It will be necessary in the first place to open the Timorese people’s eyes to those problems. Attempt will have to be made, moreover, to alter social organization so as to afford agrarian evolution the best chance of realization. We have to learn not only the appropriate agricultural system, but also the type of society to combine with it” (1957:244).

Untuk memotivasi atone pah meto mulai sadar dan segera melakukan harapan di atas, perlu disajikan dua pernyataan berikut. Pendapat George Bernard Shaw yang dikutip Michael Spece mengatakan bahwa “Those who cannot change their minds cannot change anything.”Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa jika tidak berubah dalam pola pikir (dan kepekaan diri) kelak sulit berkreasi untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Selanjutnya, Michel de Montaigne, seorang filsuf Perancis mengungkapkan bahwa “Poverty of goods is easily cured; poverty of the mind is irreparable.” Pernyataan ini menyadarkan kita bahwa miskin harta dapat segera dapat di atasi, tetapi miskin kepekaan dan kesadaran diri merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diperbaiki. Semoga atone pah meto yang merupakan mulai bangkit dalam kesadaran diri, berubah dalam pola pikir, peka memanfaatkan kekayaan alam dan limpahan waktu pemberian Tuhan untuk melakukan banyak inovasi dan segera keluar dari lilitan kemiskinan!!!

 


Makalah ini dibuat pada bulan Desember 2018 untuk kalangan Atoen Meto sebagai referensi khusus untuk pengembangan kesadaran membangun diri dan lingkungan pah meto

Daftar Bacaan:

Ahlburg, D.A, 1996, “Population Growth and Poverty” in The Impact of Population Growth on Well-being in Developing Countries, by D.A. Ahlburg et al, (eds), Springer, Berlin, p.219-58.

Alyuhdi (02 Juni) 2015, Kemiskinan, Masalah yang Menjadi-jadi dan Sulit Diatasi, Alyuhdi18.blogspot.com.

BPS (Biro Pusat Statistik Provinsi), 2019, Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2018, ntt.bps.go.id.

BPS (Biro Pusat Statistik Provinsi), 2018, Indikator Kesejahteraan RakyatProvinsi Nusa Tenggara Timur dalam Angka 2017, ntt.bps.go.id.

BPS (Biro Pusat Statistik), 2017, Perkembangan Beberapa Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia, Katalog BPS 3101015.

Concern Worldwide, (4 February) 2019, The Top 9 Causes of Global Poverty, http://www.cocernnusa.org/story.

Cruz, Marcio; J.Foster; B.Quillin and Philip Schellekens, 2015, Ending Extreme Poverty and Sharing Prosperity: Progress and Policies, World Bank Group, Policy Research Note, Pubdocs.worldbank.org.

Farram, Steven Glen, 2004, From ‘Timor Koepang’ to ‘Timor NTT’: A Political History of West Timor, 1901 – 1967, A Thesis Submitted for The Degree of Doctor of Philosophy, Charles Darwin University.

Ferreira, Fransisco H.G., and Martin Ravallion, 2008, Global Poverty and Inequality: A Review of Evidences, Development Research Group, World Bank, SSRN-id114926.

Hulme, David, 2009, Millennium Development Goals (MDGs): A Short History of The World Biggest Promise, University of Manchester, BWPI Working Paper 100, david.hulme@manchester.ac.uk.

Janvry, Alain de and C. Garramon, 2000, “The Dynamics of Rural Poverty in Latin America (1977)”, in From Modernization to Globalization: Prospective on Development and Social Change, by J.T. Roberts et al, (eds) Blackwell Publishers, Malden, p.169-78.

Jomo,K.S, and J.Baudot (Eds), 2007, Flat World, Big Gaps: Economic Liberalization, Globalization, Poverty and Inequality, The United Nations, books.google.co.id.

Kabarbisnis, (19 Mei) 2012, Penduduk Meningkat,Kemiskinan Sulit Diatasi, Kabarbisnis.com/read.

Kawagoe, Toshihiko, 1999,Agriculture Land Reform in Postwar Japan: Experiences and Issues, elibrary.worldbank.org.

Naisbitt, John and Doris, 2010, China’s Megatrends: The 8 Pillars of A New Society, Harper Collins Publishers

Neonbasu, Gregor, 2011, We Seek Our Roots: Oral Tradition in Biboki, West Timor, Studia Instituti Anthropos, vol.53, Academic Press Fribourg Switzerland.

Nordhold, H.G. Schulte, 1971, The Political System of The Atoni of Timor, The Hague – Martinus Nijhoff.

Ormeling, F.J., 1956, The Timor Problem: A Geographical Interpretation of an Underdeveloped Island, Ams Press. New York.

Permen (Peraturan Menteri) Agraria Nomor 5 Tahun 1999, tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, http://peraturan.bkpm.go.id (pdf).

Quote Ambition (QA), (19 July) 2017, 100 Famous Confucius Quotes, Featured, www. quoteambition.com.

Republika, (05 Mei) 2015, Kemiskinan Struktural Sulit Dihilangkan, Repulika.co.id.

Roser, Max and Esteban Ortis-Ospina, 2017, Global Extreme Poverty, Ourworldindata.org

Sachs,J.D., (09 June) 2012, From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals, The Lancet, vol.379, No.9832, p.2206-11.

Schumpeter, J.A., 1934, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profit, Capital, Credit, Interest and The Business Circle, http://paper.ssm.com, posted 04 November 2009.

Somasir, Djamanat, 2013, Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Nusa Aulia.

UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, Tentang Peraturan DasarPokok Agraria, http://spi.or.id (pdf).

Wartaeconomi.co.id, (26 April) 2015, Menteri Marwan: Kemiskinan Ternyata Sulit Diatasi, WE Online, Jakarta.

Weller, Chris, (26 October) 2017, The World Bank Released New Poverty Lines – Find Out Where Your Country Stands, Business Insider, Singapore.

World Bank, (30 September) 2015, FAQs: Global Poverty Line Update, worldbank.org.

World Vision, 2017, Global Poverty: Facts, FAQs and How to Help, worldvision.org.

Zhuang J., H.Gunatilake, Y.Niimi, M.E.Khan, Y.Jiang, R.Hasan, N.Khor, 2000, Financial Sector Development, Economic Growth, and Poverty Reudction: A Literature Review, SSRN Electronic Journal on ADB Economic Working Paper Series.

 

Komentar

News Feed