google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Pemuda Ambal Minta DPRD Kabupaten Kupang Desak Irda Audit DD Honuk

Sejumlah pemuda yang mendampingi perwakilan masyarakat Desa Honuk, Kecamatan Amfoang Barat Laut (Ambal), Kabupaten Kupang bertemu sejumlah Pimpinan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang di gedung kantor DPRD Kabupaten Kupang pada Kamis (07/10/2021) lalu untuk menyampaikan sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan dana desa di Desa Honuk mengharapkan agar pihak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang secepatnya mengarahkan pihak Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Kupang untuk melakukan audit terhadap penggunaan Dana Desa (DD) Honuk selama beberapa tahun terakhir.

Usias Manoh dan Yufen Bria mewakili para pemuda kepada media ini pada Senin (11/10/2021) malam menyampaikan, pihak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang sesuai janji kepada perwakilan masyarakat yang mereka dampingi saat itu, akan berkunjung ke Kecamatan Amfoang Barat Laut pada Rabu (13/10/2021) supaya bertemu pihak Pemerintah Desa Honuk, Camat Ambal, dan pihak terkait lainnya sehingga mereka mengharapkan pihak Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang dapat mendesak Irda Kabupaten Kupang untuk melakukan audit jika mendapati indikasi penyalahgunaan DD sesuai pengaduan masyarakat.

Baca Juga  Pemuda Amfoang Rayakan Hari Sumpah Pemuda di Amfoang Timur

“Jika pihak Komisi 1 temukan indikasi penyalahgunaan DD sesuai pengaduan masyarakat, saya minta pihak Irda segera diarahkan untuk audit. Bila perlu ada rekomendasi kepada pihak Kejaksaan untuk proses hukum sehingga ada efek jera.” harap Manoh yang meyakini langkah semacam mesti dilakukan agar sekaligus menguatkan kepercayaan masyarakat Desa Honuk kepada pihak eksekutif dan DPRD Kabupaten Kupang yang dianggap belum berkinerja bagus terkait pengawasan terhadap penggunaan DD.

Usias Manoh.

Menurut Manoh, pengawasan terhadap penggunaan DD oleh pihak Pemerintah dan DPRD Kabupaten Kupang sangat tidak efektif sehingga banyak oknum Kepala Desa di Amfoang, terutama di Desa Honuk yang merasa bebas menggunakan DD tanpa rasa takut sehingga pengelolaan DD sangat amburadul.

Baca Juga  Jembatan Talmanu dikerjakan Pakai APBN, direncanakan Selesai Tahun ini

Manoh menambahkan, indikasi penyalahgunaan DD akibat amburadulnya pengelolaan DD di Honuk menunjukkan kelemahan Pihak Irda yang tentu merupakan kelemahan Pemerintah Kabupaten dan Komisi 1 DPRD yang mana tugasnya juga berkaitan dengan persoalan yang telah disampaikan warga.

“Ketika rakyat mengadu, mereka baru saja terkejut dari tidurnya. Sayangnya okunm-oknum tertentu sudah nyaman dan kenyang.” kata Manoh.

Senada dengan Manoh, Bria juga mengharapkan agar kunjungan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang nanti dapat membawa dampak signifikan berkaitan dengan upaya masyarakat untuk membongkar ketertutupan informasi pembangunan dan anggaran desa yang dilakukan oknum aparat desa di Honuk.

Yufen Bria.

“Selama ini tidak ada transparansi anggaran di Honuk. Mudah-mudahan dengan kehadiran pihak Komisi  1, ini bisa dibongkar, dan yang paling penting lagi bisa mendesak pihak Dinas PMD dan Irda untuk lihat langsung di lapangan terkait beberapa pembangunan yang bermasalah.” harap Bria.

Baca Juga  GMKI Kefamenanu Nilai Isi Surat Pemberitahuan Unimor tidak Logis

Perlu diketahui, pada Kamis (07/10/2021) lalu, Usias Manoh, Yufen Bria, Amsal Klali, dan Libret Kituhoma mewakili para pemuda mendampingi sejumlah masyarakat Desa Honuk bertemu Pimpinan dan sejumlah anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Kupang.

Kepada pihak DPRD Kabupaten Kupang, mereka menyampaikan sejumlah kejanggalan yang ditemui dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Honuk sejak beberapa tahun terakhir, diantaranya, dugaan manipulasi laporan keuangan, adanya sejumlah pekerjaan fisik yang terbengkalai sementara anggaran sesuai isi laporan telah habis terealisasi, termasuk HOK para pekerja yang belum dilunasi, hingga dugaan aksi pemalsuan tanda tangan warga oleh oknum perangkat desa.

Komentar

News Feed