google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Haruskah Kabupaten TTS Naketi?

Benteng NoneOleh:
Neno Anderias Salukh

Apakah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) harus menempuh cara sosial berbudaya untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelik yang kerap kali mencuat di kabupaten TTS dan menjadi headline news media massa?

Sejauh ini penulis mengikuti perkembangan melalui media massa baik media cetak maupun media elektronik dan mengamati pemberitaan yang kerap kali memberitakan masalah-masalah sosial dari Kabupaten TTS. Pemberitaan masalah-masalah tersebut selalu menjadi headline news dan menarik perhatian publik.

Penulis terganggu dengan perengkingan dalam kasus stunting di Indonesia. Berdasarkan berita per tanggal 18/10/19 yang diperoleh dari Website Litbangkes Kementrian Keseshatan Republik Indonesia, Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2018, persentase stunting di Indonesia sebesar 30,08 persen. Dilansir pula dari Victory News (5/12/19), Provinsi yang menyumbang kasus stunting terbanyak adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan angka 42,6 persen dari 30,8,6 persen tersebut.

Ironisnya, sebanyak 52,76 persen terdapat di Kabupaten TTS (Pos Kupang, 24 Juli 2019).
Artinya, jantung stunting Indonesia terdapat di Kabupaten TTS dan masih menjadi teka-teki yang belum terpecahkan.

Dilansir dari Victory News, Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat (VBL) saat memimpin apel pagi, Senin, (17/2) mengatakan bahwa masalah stunting di TTS adalah salah satu masalah di NTT yang mengganggu tidur malamnya.

Selain itu, kasus kematian Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri menjadi persoalan serius bagi masyarakat TTS. Khusus untuk tahun 2019, TTS mendampingi Kabupaten Ende dan Kabupaten Malaka sebagai penyumbang kematian TKI terbanyak (Viktory News, 18/11/19). TKI tersebut tidak lain merupakan tenaga kerja non-prosedural dan korban perdagangan manusia dengan iming-iming uang sirih pinang.

Baca Juga  Guruku | Puisi Rananda Kamelia Moe

Masih banyak kasus yang masih menghantui masyarakat TTS seperti kasus rentetan keracunan makanan pada tahun 2019 dan berbagai macam kasus yang tidak disebutkan satu per satu oleh penulis.

Tentunya, masalah-masalah tersebut berkontradiksi dengan kekayaan alam Kabupaten TTS yang yang sejatinya dapat dijadikan sebagai tumpuan dalam mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Hal ini juga yang mengganggu perasaan penulis sebagai orang yang terlahir dan di besarkan di kabupaten tercinta untuk menulis artikel ini.

Dilansir dari Gatra.com (12/01), Presiden RI Jokowi akan melakukan kunjungan ke Kabupaten TTS untuk melihat langsung seberapa parah kasus stunting di TTS dan besar harapan penulis mewakili warga TTS, semoga kunjungan orang nomor satu RI ini bisa memutuskan mata rantai stunting, human traffiking dan berbagai persoalan lainnya di TTS.

Akan tetapi, sebagai orang TTS penulis tidak dapat berharap lebih banyak kepada Jokowi. Justru, penulis lebih banyak berharap kepada para pemangku kepentingan di TTS yang dipercaya sebagai nahkoda untuk memimpin TTS berlayar keluar dari zona laut mati tetapi rasanya kapal yang berlambang tunggul cendana ini sedang kandas.

Baca Juga  Pak Guru Jack, Dirigen PS Smandu Fatbar Penyebab Resonansi di Kaki Bukit Oepao

Maksud dari penulis adalah apakah sejauh ini semua pemangku kepentingan di Kabupaten TTS sudah mengambil langkah antisipatif sesuai tugas dan tanggung jawab yang diemban untuk mencegah munculnya berbagai persoalan pelik yang terjadi? ataukah membiarkan begitu saja?

Penulis terinspirasi untuk menulis tulisan ini dari rencana saudara Leksi Salukh, wartawan Victory News yang berencana untuk menerbitkan buku Budaya Timor dengan judul Naketi yang isinya adalah kumpulan tulisan budaya Timor, secara khusus di kabupaten Timor tengah Selatan yang diwariskan nenek moyang dan kini tergerus zaman sehingga tidak lagi di kenal generasi milenial dan sebagian yang masih ada tapi terancam punah karena perkembangan zaman.

Naketi adalah salah satu tradisi pengakuan dosa Suku Dawan (Timor) untuk mengakui kesalahannya yang menyakiti hati Uis Neno dan Uis Pah. Berbagai macam tantangan yang dihadapi adalah konsekuensi dari menyakiti hati Uis Neno dan Uis Pah sehingga Naketi dilakukan oleh orang-orang kunci atau tokoh adat untuk berdamai dengan Uis Neno sebagai penguasa alam baka dan Uis Pah yang mengatur dan mengawasi kehidupan manusia di bumi.

Oleh karena itu, penulis sebagai anak kampung yang di asuh dan di besarkan oleh orang tua penutur adat (Jubir Adat) tergerak menawarkan kepada semua pemangku kepentingan di Kabupaten TTS untuk duduk bersama menempuh tradisi Naketi. Tidak terbatas pada berdamai dengan Tuhan tetapi mengidentifikasi penyebab masalah-masalah tersebut dan mencari jalan keluar bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Baca Juga  Pantai Fatu Ike: Destinasi Wisata Baru di Amfoang Timur

Sangat penting perwakilan dari tiga Swapraja yakni Amanatun, Amanuban dan Mollo di tambah lagi dengan Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan dan Pemerintah. Bila perlu pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintah yang memfasilitasi pelaksanaan tradisi ini.

Mengapa pemerintah di tawarkan oleh penulis sebagai penyelenggara? Karena pemerintah yang memiliki akses dengan cepat dan mudah untuk menghubungkan semua pihak di tambah lagi pemerintah sebagai alat negara yang diberikan fasilitas untuk mengurus kepentingan masyarakat umum.

Selain itu, penulis menitipkan bila usulan melalui tulisan ini di terima maka perlu juga dilakukan tutur adat bersama tiga Swapraja di TTS dengan menghadirkan Usif, Amaf, Meo dan Toh, tak ketinggalan juga pihak rohaniawan untuk ikut menyaksikan sekaligus mendoakan setelah di lakukan proses Naketi bersama, serta lain yang memiliki kapasitas mumpuni untuk ikut terlibat sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing untuk duduk dan melakukan proses Naketi bersama dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut.

Selamat!
Uis Neno Nokan Kit Ak Oke.

Komentar

News Feed