google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

GMKI Kefamenanu Nilai Isi Surat Pemberitahuan Unimor tidak Logis

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Kefamenanu menilai tidak logis isi surat pemberitahuan yang dikeluarkan oleh pihak Universitas Timor (Unimor) dengan Nomor: 619/UN60/TU/2021 tertanggal 18 Oktober 2021.

Penilaian ketidaklogisan itu disampaikan GMKI Cabang Kefamenanu  melalui Audiens yang berlangsung di Ruangan Wakil Rektor I Unimor pada Jumat (22/10/2021).

Ketua BPC GMKI Kefamenanu Thofil Sanam dalam audiens mengatakan, edaran dari pihak Unimor adalah informasi yang membangun, tetapi mereka dari GMKI Kefamenanu memperhatikan bahwa beberapa poin dalam surat pemberitahuan tersebut seolah mendiskriminasi dan menekan mahasiswa.

“Kami dari civitas GMKI-Kefamenanu memperhatikan bahwa pada point kedua dan point keempat dalam surat pemberitahuan tersebut seolah mendiskriminasi dan menekan mahasiswa. point-point yang dinilai perlu adakan klarifikasi atau peninjauan kembali yakni: yang pertama itu, Point 2 dalam surat tersebut menyatakan, mahasiswa yang akan mengikuti kuliah offline wajib divaksinasi minimal tahap 1 dan menyampaikan fotocopy kartu vaksin kepada ketua program studi masing-masing. Dan yang kedua, mahasiswa yang belum divaksinasi minimal tahap 1 hanya diperkenankan untuk mengikuti kuliah daring dan akan diijinkan untuk mengikuti kuliah offline setelah memiliki kartu vaksin,” kata Sanam.

Berikut, sesuai penjelasan Sanam, beberapa landasan yang mendasari argumentasi mereka sehingga mereka beraudiensi langsung dengan pihak kampus Unimor. Pertama, kata Sanam, mahasiswa yang berkesempatan belajar di Universitas Timor belum seluruhnya mendapat kesempatan divaksin dan memiliki kartu vaksin sehingga hal tersebut akan menjadi kendala dalam perkuliahan tatap muka (offline) dan akan berakibat dalam pelayanan perkuliahan antara mahasiswa yang sudah memiliki kartu vaksinasi dan/atau yang belum sempat mendapat vaksinasi.

Baca Juga  Anak-anak SMK di Pedalaman Timor Juara Lomba Sendratari Nasional, Sejarah Baru Bagi NTT

Yang kedua, lanjut Sanam, perlu diperhatikan bahwa tidak semua orang dapat divaksin karena sejumlah alasan tertentu seperti riwayat penyakit (komorbid), dan orang yang baru pulih dari Covid-19 pun baru dapat mengikuti vaksinasi setelah tiga bulan dan alasan lainnya yang termuat dalam Surat Edaran Kemendikbudristekdikti Nomor 4 tahun 2021 bagian II tentang Pelaksaan poin ke 3 item b yang antara lain menyatakan, bagi yang belum divaksin, membuat surat pernyataan yang berisi keterangan bahwa yang bersangkutan belum mendapatkan kuota vaksinasi atau tidak bisa divaksin karena alasan tertentu.

Yang ketiga, tambah Sanam, persyaratan sertifikat vaksinasi di ruang publik perlu diwaspadai, sebab dapat mengakibatkan bias pemahaman, karena dengan memiliki sertifikat vaksinasi maka dapat dengan bebas mahasiswa beraktivitas tanpa menghiraukan protokol kesehatan.

“Karena tidak ada badan atau satuan tugas penanganan Covid-19 di lingkungan kampus sesuai dengan Surat Edaran Kemendikbudristekdikti Nomor 4 tahun 2021 bagian I tentang Persiapan, item ke-4 yang berbunyi perguruan tinggi membentuk satuan tugas penangana Covid-19 diperguruan tinggi untuk menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) protokol kesehatan (prokes).” alasan Sanam.

Sanam melanjutkan, dalam situasi Ujian Tenggah Semester (UTS), edaran yang dikeluarkan akan menganggu psikologi mahasiswa yang mengikuti UTS karena mahasiswa tidak akan fokus mengikuti UTS yang diakibatkan oleh surat pemberitahuan tersebut.

landasan argumen yang kelima, tambah Sanam, pembelajaran tatap muka dan daring akan berakibat pada kurangnya efektifitas dalam pembagian kelas antara kuliah daring dan offline.

Baca Juga  Mata air dan kuntilanak dari Oenasi

“Yang terakhir, praktik kuliah daring dan tatap muka setelah UTS masih amburadul, karena standar-standar penilaian dalam kelas dikeluarkan pada awal semester ganjil sesuaikan dengan matode kuliah daring, sehingga dari surat pemberitahuan tersebut, muncul pertanyaan seperti, bagaimana tahapan penilaian, bagaimana tranparansi penilaian kuliah versi daring dan tatap muka?,” tanya Sanam.

Sanam juga menyampaikan, poin-poin keberatan yang disampaikannya juga diperkuat  landasan konstitusi yang perlu diperhatikan oleh pihak Unimor.

“Keenam poin pertimbangan dari civitas GMKI Kefamenanu yang diperkuat landasan konstitusi ini perlu diperhatikan oleh pihak Unimor sebelum mengluarkan surat pemberitahuan. Untuk itu, dalam audiens ini, sebagai rekomendasi dan tawaran solusi sebagaimana tujuan utama dalam pendekatan komunikasi informal ini, pertama, Unimor harus membentuk satgas penanganan covid-19 dan adakan vaksinasi. Kedua, pihak unimor mesti memberlakuan kuliah tatap muka atau penerapan isi Surat Pemberitahuan Unimor Nomor 619/UN60/TU/2021 pada 18 Oktober 2021 dimajukan ke semester genap pada tahun 2022. Ketiga, Unimor harus mengoptimalkan media kampus sebagai edukasi dan untuk menyampaikan isu-isu hangat, termasuk yang berkenaan dengan covid-19. Terakhir, pihak Unimor harus meninjau kembali surat pemberitahuan nomor: 619/UN60/TU/2021,” kata Sanam.

Ditempat yang sama, Rektor Unimor yang di Wakilli oleh Wakil Rektor I, Weren W. Taena, menangapi semua pernyatan dan usul saran dari GMKI-Kefamenanu.

“Kalau untuk satgas covid-19, Unimor sudah bentuk sejak Januari 2020 yang diketui oleh WR III, beberapa kegiatan disinfektan dan pengadaan APD itu juga dari satgas covid. Ketika  ada tamu yang kena covid-19, beliau yang berkoordinasi untuk ada mesin penyemprotan disinfektan disini, dan itu juga dari Tim Satgas Covid-19 Unimor.” kata Weren.

Baca Juga  Perlu berpikir sistemik untuk menyelesaikan masalah di NTT

Weren juga menjelaskan, karena tanggal 11 sd 15 Oktober 2021, sesuai kalender akademik, Ujian Tengah Semester (UTS) dilaksanakan, sehingga sesuai edaran yang dikeluarkan,  perkuliahan setelah UTS harus mulai dari tangggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 3 Desember 2021 sesuai dengan kalender akademik.

soal vaksinasi, Weren menginformasikan, terdapat kegiatan vaksinasi pada tanggal 19 oktober 2021 untuk yang berdomisili di TTU atau berKTP TTU sedangkan untuk minggu berikutnya direncanakan di tanggal 28 dan 29 dilaksanakan vaksinasi bagi seluruh mahasiswa karena pihaknya masih sementara berkoordinasi dengan dinas kesehatan kapubaten tetangga agar servernya bisah dibuka.

“Sedangkan perkuliahan tetap dilaksanakan secara offline, bagi yang belum vaksin, silakan membuat surat keterangan sebagaimana dengan surat edaran yang sudah dikeluarkan kemarin tanggal 18 Oktober 2021.” jelas Weren.

Weren juga menyampaikan apresiasinya kepada pihak GMKI Kefamenanu karena mau berdiskusi bersama pihaknya. Weren mengharapkan, kedepannya, apabila terdapat hal yang ingin dipublikasikan berhubungan dengan perkembangan lembaga dan juga pengembangan kapasitas SDM baik dosen maupun mahasiswa, pihaknya terbuka untuk berdiskusi.

Pantauan media ini, turut hadir dalam audiens tersebut Wakil Rektor I, Wakil Rektor III, Biro Akademik dan Umum. (Dedi R. Kebo)

Komentar

News Feed