google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Dana BOS untuk Bos, Kadisdikbud Kabupaten Kupang Dituding Lalai

SuaraAmfoang.com – Saat Pemerintah terus berusaha mengoptimalkan kualitas pendidikan anak bangsa dengan dukungan anggaran melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), banyak oknum pemangku kepentingan di tingkat lokal yang ternyata tidak memiliki kecintaan pada masa depan anak bangsa yang akan bertanggungjawab terhadap keberlanjutan pembangunan bangsa ini. Dana BOS yang seharusnya dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung praksis pendidikan yang berkualitas menjadi bancakan oknum – oknum tertentu yang memiliki semangat untuk menghianati upaya memberdayakan dan memanusiakan anak bangsa.

Alhasil, beberapa waktu terakhir ini, beredar rumor kurang sedap dari Amfoang bahwa dana BOS pada sekolah tertentu diduga dimanfaatkan untuk kepentingan sempit sang ‘Bos’.

Kepada SuaraAmfoang.com pada Sabtu (15/02/2020), sejumlah guru pada beberapa sekolah dasar dan menengah di Amfoang menyesalkan adanya indikasi penyalahgunaan dana BOS yg dilakukan oleh kepala sekolahnya sehingga hak keuangan yang diterima guru – guru yang berstatus honorer diabaikan.

Baca Juga  Agar Sukses Kelola Anggaran Sekolah, Ini Tips dari Mesak Kaseh

“Kami curiga karena perencanaan penggunaan dana BOS saat penyusunan rencana belanja dilakukan secara tertutup oleh kepala sekolah dan bendahara tanpa melibatkan kami dan pihak komite.” tutur salah satu guru honorer yang ingin namanya dianonimkan.

Mereka menambahkan, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS juga diatur diam – diam oleh kepala sekolah dan bendahara dan dirahasiakan kepada mereka.

Sudah begitu, tambah mereka, kepala sekolah juga jarang masuk sekolah sehingga kesejahteraan guru – guru yang berstatus honor komite tidak jadi perhatiannya.

“Kami coba kalkulasi besaran dana BOS tiap tahun, yakni jumlah seluruh siswa dikalikan dengan 800 ribu, dan kami bandingkan dengan perkiraan pengeluaran atau pembelanjaan yang dilakukan, ternyata, ada indikasi penyalahgunaan.” cerita salah satu guru SD.

Senada, beberapa guru sekolah menengah juga mengaku menggunakan pendekatan yang sama untuk mengendus aroma penyimpangan yang dilakukan atasan mereka. Perlu diketahui, sejak lima tahun terakhir ini pemerintah memang menyalurkan dana BOS setiap tahun sebesar jumlah peserta didik terdaftar pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dikali 800 ribu rupiah untuk SD, 1 juta rupiah untuk SMP, 1 juta 400 ribu rupiah untuk SMA dan SMK, dan 2 juta rupiah untuk sekolah luar biasa dari SD hingga SMA.

Baca Juga  Biaya Perjalanan Dinas Perangkat Desa Lebih dari Rp100 Juta, Pemuda Minta dievaluasi

“Diam – diam kami juga membandingkan informasi besaran pembelanjaan pada masing – masing pos pembelanjaan yang informasinya kami akses dari laman kemendikbud. Ternyata, kecurigaan kami makin menguat karena ada pengeluaran yang tidak sesuai dengan perkiraan kami pada pengeluaran pos tertentu.” tambah mereka.

Patut diketahui, terdapat sebelas pos pembelanjaan untuk penggunaan dana BOS, yakni; Pengembangan Perpustakaan, Penerimaan Peserta Didik Baru, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan evaluasi pembelajaran, pengelolaan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan serta pengembangan manajemen sekolah, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sekolah, pembayaran honor, pembelian alat multimedia pembelajaran, dan biaya lain – lain.

Baca Juga  Linus Lusi Minta Kepala SMA/SMK Menerapkan Transparansi Anggaran Sekolah

Menyikapi rumor tersebut, sejumlah mahasiswa asal Amfoang menuding Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang, Imanuel Buan, belum serius bekerja mengawasi penggunaan dana BOS di sekolah – sekolah yang berada di Amfoang.

“Jangan sampai ada apa-apa dengan dinas makanya LPJ dana BOS hanya dilihat secara administratif tanpa usaha untuk menyandingkannya dengan bukti fisik di sekolah.” tuding mereka yang juga tidak ingin namanya disebutkan.

Mereka juga menuntut agar pihak dinas PK. Kabupaten Kupang segera melakukan audit ke sekolah – sekolah untuk menyandingkan LPJ dana BOS tiga tahun terakhir dengan bukti fisik di lapangan.

“Saat audit, kami minta agar semua guru dan pihak komite juga dilibatkan.” tuntut mereka.

SuaraAmfoang.com kemudian mencoba meminta tanggapan Imanuel Buan. Hingga rumor ini dituliskan, pesan Whatsapp yang dikirimkan kepadanya tidak ditanggapi sama sekali meski sudah dibaca sejak Sabtu (15/02/2020).

Komentar

News Feed