google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

BPD di Amfoang Timur diminta Kerja Serius agar Tidak Kena Kasus

Riki Seffi, salah satu pengurus Solidaritas Pemuda Amfoang (SUFa) tingkat kecamatan Amfoang Timur mengharapkan agar para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di beberapa desa di Kecamatan Amfoang Timur yang sudah dilantik pada Senin (30/11/2020) siang bekerja serius sesuai dengan aturan agar tidak terjerat kasus hukum.

Riki Seffi, Pengurus SUFa Kecamatan Amfoang Timur.

Kepada Suara Amfoang pada Selasa (01/12/2020) pagi, Seffi mengatakan, kualitas penyelenggaraan pembangunan di desa juga ditentukan oleh kontribusi dan peran para anggota BPD sehingga persoalan hukum yang muncul akibat buruknya pengelolaan pembangunan di desa juga berpotensi melibatkan mereka sebab menunjukkan bahwa BPD tidak serius dan bertanggungjawab dalam bekerja.

“Kami minta BPD di semua desa di Amfoang Timur kerja serius awasi kegiatan pembangunan yang ada di desa sehingga BPD, terutama ketua BPD yang ikut menandatangani sejumlah dokumen yang berkaitan dengan anggaran dan pelaporan penganggaran pembangunan tidak ikut terseret kasus hukum jika muncul masalah di kemudian hari.” kata Seffi.

Seffi juga meminta agar para anggota BPD yang sudah dilantik kemarin langsung ‘ngebut’ bekerja agar semua jenis kegiatan pembangunan di seluruh desa di Amfoang Timur pada tahun anggaran 2020 dapat dievaluasi secara objektif dan terukur dalam forum desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

Baca Juga  GM PLN NTT Kunjungi Fatuleu Barat, Listrik Masuk 2021

“Kami desak BPD di semua desa supaya dalam minggu ini mereka rapat untuk membentuk struktur pengurus BPD dan menetapkan rencana kegiatan mereka secepatnya. Salah satu agenda yang mendesak untuk dilakukan BPD adalah menggelar evaluasi terhadap pembangunan menggunakan anggaran tahap pertama dan kedua tahun 2020 ini. Nanti evaluasi akhir tahun diusahakan dilaksanakan paling lambat akhir januari 2021 setelah anggaran tahap 3 di semua desa yang belum cair sudah digunakan. Jadi, meskipun terlambat, kami desak supaya untuk tahun anggaran 2020 ini harus ada kegiatan evaluasi di semua desa yang difasilitasi oleh BPD.” desak Seffi.

Menurut Seffi, evaluasi kegiatan pembangunan di desa mesti minimal dua kali dilakukan dalam setiap tahun anggaran agar sejumlah kekurangan dan kelemahan dalam kegiatan pembangunan dapat dibenahi sebelum akhir tahun anggaran sehingga tidak berpotensi memunculkan masalah yang akut dan relatif sulit ditangani jika hanya dievaluasi pada akhir tahun.

“Kami desak supaya tahun ini harus ada kegiatan evaluasi di semua desa di Amfoang Timur. Kami tahu di beberapa desa ada sejumlah kegiatan pembangunan menggunakan anggaran tahap 1 dan tahap 2 tahun 2020 ini yang mesti dievaluasi jadi BPD mesti secepatnya gelar forum untuk kepentingan tersebut. Biar supaya kekurangan-kekurangan yang ada bisa segera dibenahi sebelum tahun anggaran 2020 berlalu. Dengan begitu, masyarakat tidak ‘tepa di bok’ saja saat akhir tahun atau akhir masa jabatan kepala desa.” desak Seffi.

Baca Juga  Aniaya dan Ancam Tembak Warga, Kapolsek RBD Masuk Sel

Seffi juga mengharapkan agar para pengurus BPD di semua desa di kecamatan Amfoang Timur ikut aktif mendorong transparansi penganggaran di desa sehingga dokumen APBDes dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah kegiatan pembangunan di desa tidak dijadikan sebagai barang rahasia oleh oknum tertentu di desa seperti yang terjadi di desa tertentu di Amfoang Timur.

“Kalau BPD kerja serius, ada evaluasi yang objektif, ada transparansi anggaran desa, masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di desa sehingga ada perubahan berarti di Amfoang Timur yang menjadi salah satu beranda NKRI.” kata Seffi.

Seffi juga mendesak Ferdi Funan, Pelaksana Harian Camat Amfoang Timur yang selama ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pemerintahan di kantor Kecamatan Amfoang Timur agar mendampingi para kepala desa dan BPD untuk menggelar forum evaluasi di tiap desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di desa.

Baca Juga  Mahasiswa IAKN Kupang Gelar Ibadat Bersama Sebelum Liburan

“Pemerintah Kecamatan Amfoang Timur jangan hanya berpikir segera lantik BPD supaya para ketua BPD tandatangani dokumen APBDes perubahan agar anggaran desa tahap 3 tahun 2020 segera cair. Pemerintah Kecamatan Amfoang Timur kami desak supaya mulai hari ini harus keliling semua desa dan bantu BPD dan Kepala desa. Yang kami tahu, selama ini pemerintah Kecamatan Amfoang Timur terkesan tidak serius dalam mendukung pembangunan di desa-desa di Amfoang Timur. Kali ini kami harap agar berubah.” pinta Seffi.

Seffi juga meminta agar pemerintah Kecamatan Amfoang Timur aktif memberi pendampingan dalam penyelenggaraan pembangunan di tiap desa di Amfoang Timur.

“Pemerintah Kecamatan Amfoang Timur harus aktif sehingga proses verifikasi kegiatan pembangunan saat pertanggungjawaban kegiatan pembangunan di semua desa dapat berlangsung maksimal. Jangan sampai proses verifikasi yang dilakukan secara asal-asalan oleh pihak terkait di tiap desa seperti yang selama ini terjadi di desa tertentu di Amfoang Timur juga tidak terpantau oleh pihak kecamatan karena terkesan mereka lihat hanya administrasi pertanggungjawaban dan mengabaikan kualitas pekerjaan yang buruk.” pinta Seffi.

Komentar

News Feed