google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Banyak Kejanggalan dalam Pembangunan Desa, Warga Nunuanah Minta Kades Buka-bukaan dan diperiksa IRDA

Beberapa waktu lalu, pada akhir Oktober 2020, sejumlah masyarakat Desa Nunuanah di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang mendesak agar Kepala Desa Nunuanah, Nikson Bani difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan sejumlah kegiatan pembangunan yang diduga betmasalah selama dirinya menjabat. Ada beberapa kegiatan pembangunan sebelum Nikson Bani menjabat Kepala Desa Nunuanah juga disebutkan warga masih menyimpan masalah sehingga bisa dibahas juga dalam forum dimaksud.

Selama ini, kata beberapa dari mereka yang ingin namanya tidak disebutkan, tidak pernah ada forum pertanggungjawaban yang melibatkan keterwakilan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengevaluasi berbagai kegiatan pembangunan yang menurut mereka bermasalah. Para warga ini mengaku tidak mendapat ruang yang leluasa untuk mempertanyakan kejanggalan yang terjadi dalam sejumlah kegiatan pembangunan.

Yulius Tunmunis, salah satu pengurus Solidaritas Pemuda Amfoang (SUFa) yang juga merupakan warga Desa Nunuanah mengakui, salah satu kejanggalan yang kemudian menguatkan kecurigaannya bahwa ada aroma penyelewengan dalam berbagai kegiatan pembangunan di Desa Nunuanah adalah tidak adanya forum terbuka untuk mengevaluasi kegiatan pembangunan serta dirahasiakannya dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) berbagai kegiatan di desa.

Kepala desa, sekretaris desa dan bendahara selalu menyembunyikan RAB kegiatan.

“Mereka bikin jadi barang rahasia.” ungkap Tunmunis.

Noldy Kana dan Herdinus Banu, awak media Suara Amfoang yang kemudian bertemu Kepala Desa Nikson Bani di kediamannya pada Rabu (28/10/2020) sore juga mendengar langsung pernyataan dari yang bersangkutan bahwa ada dua jenis informasi soal anggaran desa, yakni yang sifatnya terbuka untuk publik yakni papan/baliho yang berisi informasi anggaran desa secara umum dan informasi anggaran desa yang sifatnya sangat rahasia yakni Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang didalamnya juga termuat RAB berbagai kegiatan.

Saat itu, Bani mengakui dirinya tidak bisa memberikan dokumen APBDes kepada pemuda dan warga karena sifatnya yang rahasia.

Sekretaris Desa (Sekdes) Nunuanah, Habakuk Nismeto yang ditemui terpisah saat itu juga mengakui dirinya tidak pernah memegang dokumen APBDes dan RAB selama menjabat Sekdes.

“Saya hanya dikasih RAB saat mau verifikasi pekerjaan dan bayar upah pekerja. Ada kegiatan tertentu yang saya bahkan tidak tahu RAB karena kepala desa yang pegang dan bayar langsung hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.” kilah Nismeto. Zakarias Snaes, Bendahara Desa juga berkilah tidak menyimpan dokumen APBDes ketika dihubungi melalui telepon.

Lebih lanjut, Tunmunis dan sejumlah warga kemudian menyampaikan sejumlah kejanggalan yang mereka temui dalam penyelenggaraan pembangunan di desa Nunuanah untuk ditindaklanjuti pihak terkait yang berwenang.

Baca Juga  Ada Jalan Alternatif, tidak Perlu Melintasi Jembatan Termanu

Pada tahun 2019, lapor mereka, sejumlah proyek/kegiatan pembangunan fisik diduga kuat ditangani langsung oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa tanpa melibatkan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Kepala Desa yang menangani pengerjaan proyek saluran/got, Sekretaris Desa yang menangani pekerjaan lapangan futsal, sementara Bendahara Desa yang menangani pekerjaan rabat jalan.

“Keberadaan TPK diduga hanya sekedar untuk memenuhi kepentingan administrasi. indikasinya, sesuai pengakuan mantan ketua TPK tahun 2019, ada banyak dokumen pekerjaan yang sepengetahuannya tidak pernah diketahui dan ditandatangani oleh dirinya dan diduga kuat tandatangannya telah dipalsukan oknum tertentu.” lapor mereka. Yunus Sanaunus, Ketua TPK saat itu yang ikut hadir juga membenarkan laporan warga.

Ternyata, lanjut mereka, kepala desa diduga memanfaatkan proyek tersebut untuk kepentingan tertentu karena yang bersangkutan kemudian menjelaskan pada masyarakat bahwa pengerjaan saluran sepanjang 300 meter dibiayai dari dana desa dan 200 meter dikerjakan secara gotong royong karena menggunakan anggaran pribadi pihak tertentu sehingga upah pekerja berbeda jauh untuk pengerjaan pada saluran yang panjangnya 300 meter dan yang panjangnya 200 meter. RAB untuk pengerjaan saluran sepanjang 500 meter tersebut, cerita mereka, juga dirahasiakan kepada mereka.

“Lapangan futsal yang pengerjaannya ditangani oleh Sekretaris Desa juga belum selesai hingga saat ini. Lapangan itu ada di halaman kantor desa Nunuanah.” lapor mereka.

Mereka menambahkan, juga ada masalah dalam pengerjaan jalan rabat sepanjang 630 meter pada tahun 2019 yang pengerjaannya dilaksanakan oleh 14 kelompok masyarakat sesuai jumlah RT menggunakan anggaran sebesar Rp. 512.279.000. Dalam RAB, dianggarkan Rp. 153.900.000 sebagai upah tukang dan pekerja/buruh sehingga disepakati bahwa anggaran untuk tukang dan pekerja tersebut akan dibagi merata untuk ke 14 kelompok masyarakat. Informasi anggaran kegiatan tersebut, sesuai yang mereka tunjukkan pada awak media ini, diambil (difoto) diam-diam oleh salah satu perangkat desa yang terlibat saat itu dan mengaku kecewa dengan pembagian upah yang mereka dapatkan.

“Setiap kelompok mestinya mendapat bayaran sebesar sekitar 9 juta rupiah tetapi sesuai pengakuan sejumlah masyarakat, besar uang yang diterima tiap kelompok tidak sampai 7 juta rupiah. Setelah pekerjaan rabat selesai, sisa semen sebanyak 80 kantong juga diduga kuat dibagikan kepada sejumlah orang tertentu.” cerita Tunmunis.

Baca Juga  Jerry Manafe: Bukan Tupoksi Wabup Memenjarakan Oknum yang Salahgunakan Dana Desa

Mereka melanjutkan, pada tahun 2018, terdapat pengerjaan jalan rabat di dusun II Tuaheo sepanjang 500 meter yang dikerjakan oleh 14 kelompok masyarakat sesuai jumlah RT yang ada. Setelah pekerjaan selesai dikerjakan, upah kerja dibagi oleh kepala desa kepada setiap ketua RT untuk dibagikan kepada masyarakat yang terlibat tetapi upah kerja dipotong oleh kepala desa sebesar Rp. 2.000.000 untuk setiap RT tanpa alasan yang jelas. Sesuai pengakuan salah satu ketua RW, sesuai cerita Tunmunis, terdapat kelebihan semen sebanyak sekitar 50 kantong yang kemudian dijual oleh kepala desa dan salah satu RW kepada sejumlah masyarakat dengan harga Rp. 50.000 hingga Rp. 65.000 setiap kantong dan diduga didgunakan untuk kepentingan pribadi tertentu karena tidak pernah disampaikan dalam forum/pertemuan.

Pada tahun 2018, lanjut mereka, terdapat pengerjaan sebuah gedung PAUD di dusun III Leomanu menggunakan anggaran sebesar Rp. 222.787.800. Hingga saat ini, sejumlah item pekerjaan antara lain lubang WC, kloset jongkok, dan sejumlah daun jendela yang belum selesai dikerjakan. Sesuai pengakuan salah satu tim PPHP, sesuai informasi yang diperoleh Tunmunis, terdapat kelebihan semen sebanyak 70 kantong dan sejumlah bahan yang kemudian diduga dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oknum tertentu.

Para warga juga menyesalkan pengadaan 29 unit sampan/bodi/perahu berbahan fiber tanpa mesin pada tahun 2018 yang mereka duga diadakan tanpa pertimbangan pada asas manfaat karena perahu tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik tanpa mesin. Padahal para nelayan di Nunuanah bisa membuat perahu/sampan sendiri menggunakan kayu.

Keberadaan 4 (empat) buah traktor tangan yang dibeli sejak tahun 2018 yang saat ini diketahui digunakan secara pribadi oleh kepala desa juga dilaporkan para warga. 3 buah, cerita mereka, diberikan kepada kerabat kepala desa yang tinggal di desa lain, sementara 1 buah digunakan untuk kepentingan meubel keluarga. Pengelolaan aset lainnya seperti mesin rontok juga tidak jelas.

Mereka juga mempersoalkan keberadaan dana pemberdayaan yang mestinya terus digulirkan agar berputar di tengah-tengah masyarakat sehingga memberi dampak positif dan berkelanjutan bagi pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Diantaranya, lapor mereka, pengguliran sapi program pemberdayaan yang tidak jelas sejak tahun 2016, terdapat pengadaan sapi sebanyak 19 ekor, pada tahun 2017, pengadaan sapi sebanyak 45 ekor, dan program semacam pada tahun-tahun berikut yang tidak jelas aliran uang/modalnya hingga saat ini karena pengembalian modal dari penerima bantuan termasuk pengguliran lanjutan kepada sasaran program yang baru tidak jelas karena tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada masyarakat.

Baca Juga  Marilah Kita Berhamba Kepada Sang Anak

Mereka menambahkan, pada tahun 2016, terdapat pengerjaan dua buah gedung posyandu masing-masing berlokasi di dusun II Tuaheo dan dusun III Leomanu. Setelah pekerjaan selesai, cerita Tunmunis, ongkos pekerja yang dibayarkan hanya Rp. 30.000.000, itupun setelah para pekerja berjuang untuk mendapatkan haknya karena kentara indikasi untuk menipu para pekerja saat itu.

“Sisa uang 15 juta rupiah untuk para pekerja belum diterima hingga hari ini. Sementara itu, gedung posyandu yang berlokasi di dusun II Tuaheo tidak bisa dimanfaatkan hingga saat ini karena disegel pemilik lahan yang merasa ditipu sebab uang ganti rugi lahan belum dibayarkan hingga saat ini.” jelas Tunmunis.

Warga juga menyesalkan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Nunuanah yang tidak jelas karena tidak pernah ada pertemuan untuk mengevaluasi perkembangan Bumdes Padahal anggaran sebesar Rp. 70.000.000 telah disertakan pada tahun anggaran 2017 untuk mendukung pengelolaan Bumdes tersebut.

Irda Kabupaten Kupang diminta tindaklanjuti Laporan Masyarakat.

Sejumlah warga Desa Nunuanah menduga masih banyak ketimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan yang belum tercium oleh mereka.

“Kepala desa dan perangkat terkait sangat merahasiakan dokumen anggaran dan RAB sejumlah kegiatan sehingga kami yakin ada banyak hal yang mereka ingin sembunyikan dari kami.” tuding mereka.

Karena itu, mereka mengharapkan agar BPD Desa Nunuanah berani menggelar forum evaluasi secara terbuka yang melibatkan keterwakilan seluruh elemen masyarakat sehingga persoalan-persoalan dalam penyelenggaraan pembangunan yang aromanya tercium bisa didiskusikan dan dievaluasi.

“Kami punya niat baik agar ada transparansi dan anggaran yang diselewengkan selama ini bisa dikembalikan untuk kepentingan masyarakat jadi kami hanya minta untuk kita diskusikan dan evaluasi secara terbuka di tingkat desa supaya kita bisa tahu sama-sama. Kalau niat baik kami tidak disikapi, kami akan tekan pemangku kepentingan terkait untuk mendapatkan data yang lebih jelas dan kami laporkan ke penegak hukum.” harap mereka.

Warga juga mengaharapkan agar pihak Inspektorat Daerah (Irda) Kabupaten Kupang bisa menindaklanjuti informasi yang mereka sampaikan sehingga jumlah kerugian Negara sesuai dugaan mereka dapat diketahui dengan jelas.

“Kami siap untuk hadir mempertanggungjawabkan apa yang kami laporkan jika pihak Irda turun ke sini. Asal dokumen APBDes dan RAB dibuka untuk kita sandingkan bersama saat itu.” kata Tunmunis. (Noldy Kana)

Komentar

News Feed