google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

Aturan yang Harus Lebih Dulu dipelajari Setiap Anggota BPD

Menurut pasal 1 angka 4 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Karena itu, fungsi BPD sangat strategis, sebab memiliki fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahaan dan kepentingan masyarakat di desa. Proses pemilihan anggota BPD yang mewakilkan keterwakilan wilayah dan perempuan serta dilakukan secara demokratis menjadikan BPD sebagai lembaga yang diakui sebagai perwakilan masyarakat dalam menggali atau menyerap, mengelola dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada penyelenggara pemerintahan desa serta menjadi penyeimbang jalannya pemerintahan di desa.

Agar dapat menjalankan fungsinya sehingga memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaran pembangunan desa, menurut penulis, setiap anggota BPD mesti lebih dahulu mempelajari dan memahami paling sedikit empat aturan berikut sebelum mempelajari aturan lainnya.

Aturan-aturan tersebut adalah: 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 3) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dan 4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Baca Juga  Smartphone dan Smartman

Secara garis besar, berikut sejumlah aspek mengenai BPD yang ada dalam ketiga aturan yang berlaku secara nasional yang kemudian pada peraturan daerah kabupaten/kota, ada aspek tertentu yang diatur lebih detil dan teknis sesuai dengan kondisi daerah. 1) Mengenai keanggotaan, kelembagaan, dan tata tertib BPD, ada dalam pasal 66 undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pasal 77 pada PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, pasal 79 PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014, dan pasal 5 sampai pasal 30 serta pasal 64 dari Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. 2) Aspek Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD diatur dalam pasal 56 sampai pasal 66 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 sampai pasal 77 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, pasal 79 PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014, dan pasal 51 sampai pasal 63 pada Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. 3) Mengenai fungsi dan tugas BPD ada dalam pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 79 PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, pasal 79 PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014, dan pasal 31 sampai pasal 51 serta pasal 71 pada Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD. 4) Mengenai Pendanaan BPD diatur dalam pasal 56 sampai pasal 66 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pasal 72 sampai pasal 77 dalam PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014, pasal 79 pada PP No. 47 tahun 2015 tentang perubahan PP No. 43 tahun 2014, dan pasal 63 pada Permendagri 110 tahun 2016 tentang BPD.

Baca Juga  Ilmui Gempa, Kuatkan Iman

Aturan-aturan tersebut penting untuk dipelajari setiap anggota BPD tetapi di banyak desa di daerah pelosok, termasuk di Amfoang, banyak anggota BPD yang diketahui tidak pernah sekalipun membaca bahkan salah satu dari aturan-aturan yang ada. Banyak anggota BPD, terutama yang berusia tidak muda, yang tidak bisa mengakses materi tersebut meski akses internet sudah relatif mudah di pelosok saat ini. Banyak anggota BPD yang berusia muda dan memiliki HP android juga masih belum menggunakan gadgetnya untuk belajar selain untuk bermedia sosial sehingga aturan-aturan tersebut juga tidak mereka akses. Sementara itu, anggaran operasional BPD di banyak desa yang biasanya tidak mengakomodir kebutuhan untuk pengadaan materi aturan-aturan yang menjadi kebutuhan anggota BPD. Banyak pihak penyelenggara pemerintahan desa yang sebenarnya memiliki anggaran relatif besar untuk kepentingan alat tulis kantorjuga tidak bisa membantu pengadaan materi tersebut untuk anggota BPD. Mungkin karena mereka memang menginginkan keberadaan anggota BPD yang tidak tahu aturan.

Baca Juga  Ada Apa di 1 Juni? (dialog guru-siswa)

Karena itu, hemat penulis, BPD secara lembaga ketika mengajukan usulan dana operasional juga mesti memperhitungkan kebutuhan terhadap materi dan bacaan pendukung sehingga mereka juga memiliki pemahaman yang baik mengenai tupoksi dan peran mereka dalam peyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa. Mengharapkan anggota BPD untuk mengusahakan bacaan tersebut secara swadaya tentu berlebihan. Tunjangan mereka tidak sampai 500 ribu sebulan sementara sesuai pengalaman penulis, dibutuhkan lebih dari 100 ribu rupiah dana untuk pengadaan materi-materi tersebut.

 

 

Komentar

News Feed