google.com, pub-1400615731964576, DIRECT, f08c47fec0942fa0
oleh

APMK Tolak Omnibus Law dan Tuntut Keringanan Biaya Registrasi

Kupang-Suaraamfoang.com – Aliansi Perjuangan Mahasiswa Kota Kupang (APMK) yang terdiri dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi-Dewan Nasional (LMND-DN) Eksekutif Kota  Kupang dan Himpunan Mahasiswa Timor Politani (HIMATPOL) melakukan aksi mimbar bebas di ruas jalan El Tari, tepatnya depan gedung  DPRD Provinsi NTT pada rabu (22/7). Aksi ini dilakukan dalam  menanggapi rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja Omn ibus Law.

Aksi ini dimulai pukul 10.08 dan berlangsung kondusif dengan pengawalan anggota kepolisian dari Polresta Kota Kupang. Salah satu massa aksi Merci Radja dalam Orasinya menyampaikan pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus Law yang mendiskriminasi kebutuhan-kebutuhan kaum buruh Perempuan, selain kebutuhan-kebutuhan normatif lainnya.

“Omnibus Law merupakan paket kebijakan yg di buat Rezim Jokowi-Ma’aruf utk memuluskan investasi semakin eksis di Indonesia, diperparah lagi di beberapa point RUU Cipta Lapangan Kerja tidak ada cuti haid dan cuti bersalin bagi buruh perempuan, menurutnya hal seperti ini merupakan bentuk nyata eksploitasi dari sistem yg di buat oleh kapitalisme. Sehingga hak2 normatif berupa pemenuhan kebutuhan pokok dan kesejahteraan sama sekali tdk bisa dipenuhi oleh pemerintah hari ini”.

Koordinator lapangan, Yuven Ernesto Bria, dalam orasinya menjelaskan alasan pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Omnibus Law dan dampak dari kebijakan ini.

Baca Juga  Lubang Menganga di Badan Jalan, Pemuda Fatbar Harap segera diperbaiki

“Omnibus Law merupakan kepentingan pengusaha dan penguasa, sehingga Kebijakan tersebut bukan hanya akan meningkatkan iklim investasi, namun juga akan melemahkan posisi kaum buruh dan rakyat tertindas secara keseluruhan. Investasi yang digenjot untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sejatinya hanya untuk menyelamatkan krisis kapitalisme dan hanya menguntungkan para pemodal. Kelesuan ekonomi global memaksa pemerintah Jokowi untuk mengeluarkan RUU Cipta Lapangan Kerja, UMKM, dan Perpajakan yang dibungkus dengan Omnibus Law yang akan mengorbankan hak-hak rakyat dan mempersempit ruang demokrasi rakyat dan rakyatlah yang akan menjadi tumbal atas kepentingan investasi”.

Ketua Himatpol Jhones Uluk dalam wawancara mengatakan bahwa omnibus law adalah salah satu cara bagaimana pemerintah Jokowi-Ma’ruf di tengah pandemi Covid-19 mengambil kesempatan untuk meloloskan kepentingan investor dalam mengeruk sumber daya alam di Indonesia dengan dalih penciptaan lapangan kerja. Lebih lanjut ia menguraikan tentang dampak dari RUU Omnibus Law ini.

“Dampak yang akan dirasakan jika RUU omnibus law ini disahkan adalah perampasan tanah,  alih fungsi lahan pertanian dan pengangguran. Tanah yang selama ini digunakan masyarakat untuk bertani akan hilang,petani akan kehilangan tanah garapan dan dengan sendirinya terusir dari tempat hidupnya”.

Uluk juga menyesalkan pelepasan tanggung jawab pemerintah di bidang pendidikan terutama biaya registrasi.

Baca Juga  IRDA Audit Dana Desa di Ambada Pada November 2020

“Di tengah kondisi seperti ini (pandemi), pendapatan ekonomi masyarakat menurun, tetapi belum ada kebijakan alternatif yang diambil pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta di Kota Kupang untuk mengatasi masalah ini. Padahal, dalam SK Kemendikbud nomor 25 tahun 2020 sudah diputuskan bahwa kebijakan registrasi dikembalikan pada setiap lembaga pendidikan.

Salah satu anggota LMND-DN Eksekutif Kota Kupang, Iven Mukin ketika diwawancarai media ini mengatakan bahwa,

“omnibus law sendiri merupakan penyederahanaan dari semua aspek hukum yang ada. Omnibus law, merupakan sebuah rancangan undang-undang cipta lapangan kerja itu hanyalah dalih yang dilakukan oleh negara. Karena di dalam omnibus law sendiri,  pembicaraan soal RUU ini untuk klaster ketenagakerjaan makin fleksibel, memperkuat sistem kerja outsoarcing. Untuk mahasiswa yang menjadi calon  buruh masa depan ruu ini tidak memberikan jaminan kerja yang baik, justru makin memperparah exploitasi. Omnibus  law merupakan kebijakan yang akan memperparah kehidupan pekerja, mulai dari sistem kontrak pada setiap aspek pekerjaan, proses penghilangan analisis mengenai dampak lingkungan, hak pengelolaan yang akan memberikan kewenangan kepada pengusaha untuk menguasai tanah di indonesia, serta dihilangkan cuti haid pada pekerja perempuan. Di tengah pandemik corona virus, seharusnya negara lebih konsisten dalam menangani pandemi, bukan berarti kita semua dirumahkan dan itu menjadi kesempatan emas oleh negara dalam mempercepat pengesahaan omnibus law yang tidak sama sekali mengakomodir kepentingan massa rakyat pada umumnya. Hadirnya omnibus law atau ruu cilaka, kami melihat negara hari ini menjadi karpet merah untuk para investor. Tidak ada masa depan yang baik, dalam ruu cilaka”.

Aksi berlangsung sampai pukul 11.30 WITA dan ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap dan tuntutan. Berikut tuntutan Aliansi Perjuangan Mahasiswa Kota Kupang (APMK)

  1. Stop Eksploitasi terhadap buruh dan berikan upah layak
  2. Tolak omnibus law dan fokus tangani Covid-19
  3. Tolak kebijakan kampus yang merugikan mahasiswa
  4. Wujudkan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis
  5. Ringankan pembayaran registrasi di tengah pandemi covid-19
  6. Tolak biaya rapid tes
  7. Selesaikan persoalan agraria di NTT
  8. Stop intimidasi dan represifitas terhadap gerakan rakyat
Baca Juga  Markus Akulas, Kades Terpilih Desa Soliu Siap Terapkan Transparansi

Laporan : Joni Nesi **tim

 

Komentar

News Feed